Indeks Dpr Ri

Fraksi PKS menjadikan peristiwa penusukan Ali Jaber sebagai momentum segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri harus mengedepankan akal sehat, tetap objektif, dan terukur dalam bertindak.

Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.

Kebijakan diambil terkait diberlakukannya kembali PSBB pada 14 September 2020.

Terdapat pasal di RUU Cipta Kerja yang mengubah sanksi pidana menjadi administratif terhadap pelanggaran iklan rokok, miras dan zat adiktif di UU Penyiaran.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru agar dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Rahmad Handoyo klaim dapat data yang berbeda dari Kemenkes bahwa dokter yang meninggal dalam penanganan Covid-19 hanya 32 orang.

Aturan protokol kesehatan untuk calon kepala daerah telah ada dalam peraturan KPU tapi tak disertai sanksi.

Demokrat diduga melunak terkait isu RUU Cipta Kerja untuk kepentingan Pilkada 2020. Pembacaan ini lekas mereka tepis.

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

DPR minta kenaikan anggaran ketika kinerja mereka buruk. Misalnya, karena terus menggodok peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Baleg DPR RI.

DPR dan sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan KSPSI telah bersepakat soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Bila ingin bikin bela negara cukup dengan menghidupkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan modifikasi tertentu, sehingga tak hanya teori.

Netty Prasetiyani Heryawan tidak setuju jika sanksi yang akan diterapkan dalam bentuk denda uang, yang pasti menambah beban masyarakat.

Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai orang kantoran seharusnya paham bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana berbahayanya Covid-19.

Pemerintah dianggap kurang kreatif dan telah kehabisan akal dalam menangani pandemi corona COVID-19.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah, mengkritik sanksi pidana bagi pemalsuan ijazah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang gencar dibahas pemerintah dan DPR RI.