Indeks Dpr Ri

Partai Hanura merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.

PSI merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.

Keterangan resmi pemerintah akan disampaikan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kasus Wahyu Setiawan jadi gambaran bahwa rekrutmen Komisioner KPU di Senayan bermasalah. Haruskah sistem pemilihan itu diubah?

Menurut Rudianto pendekatan militer harus segera dilakukan bila Cina makin membandel di Natuna.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons penangkapan Polda Sumatera Barat terhadap aktivis PUSAKA Padang, Sudarto, yang keras mengkritik larangan ibadah Natal.

Dengan dibentuk pansus, diharapakan akar persoalan kasus Jiwasraya dapat diungkap secara terbuka ke publik.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai pembentukan Pansus Jiwasraya sangat penting dilakukan.

Dasco mengatakan salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya adalah Fraksi Partai Gerindra.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes pembahasan RUU Omnibus Law yang tak melibatkan buruh, dan menuding pemerintah hanya memihak pengusaha dan investor. 

Menurut Hidayat Nur Wahid siapapun yang dipilih Jokowi sebagai Dewas KPK, harus bisa membuktikan tak akan melemahkan KPK.

Hasil seleksi administrasi CPNS 2019 di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI telah diumumkan pada hari ini. Pelamar yang tidak lolos bisa mengajukan sanggahan pada periode masa sanggah, yakni 13-15 Desember 2019. 

DPR akan membahas strategi pembelajaran baru bersama Nadiem Makariem usai ada wacana Ujian Nasional dihapus.

Aturan sertifikasi majelis taklim mengundang penolakan ramai-ramai dari beberapa elemen masyarakat yakni ormas Islam, politikus dan anggota DPR. Apa sebab?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai berlebihan adanya sertifikasi untuk majelis taklim.

3 pegawai KPK telah mengajukan mundur setelah revisi UU KPK dan diperkirakan masih ada lagi pegawai yang menyusul.

KPK hanya menangani dua perkara yang dititipkan Jokowi yakni terkait Helikopter AW dan Petral.

Dari data yang dikumpulkan, terdapat sejumlah hal yang menarik terkait kekayaan, pendidikan, dan profesi anggota DPR sebelum terpilih.

KPK akan memanggil sejumlah nama dari kalangan DPR-RI dan DPRD Provinsi Lampung terkait korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekjen DPR RI meminta penjadwalan ulang, karena sudah ada jadwal lain yang tidak dapat ditinggalkannya.