Indeks Dpr Ri

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Pergantian Wakil Ketua MKD dari Aboe Bakar ke Adang Daradjatun sesuai dengan keputusan Fraksi PKS dan disahkan oleh pimpinan DPR.

Puan mengingatkan pelaksanaan Sekolah Rakyat ada tantangan dan berharap niat baik dari program Sekolah Rakyat dijaga agar tak memicu ketimpangan baru.

Puan menekankan kebudayaan adalah bagian dari identitas dan jati diri bangsa sehingga perlu penjelasan publik tentang penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober.

Puan memastikan bahwa proses fit and proper test untuk 24 calon dubes telah rampung dan tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan penyadapan akan diatur secara tegas di produk perundang-undangan lainnya di luar KUHAP.

Puan melihat Prabowo aktif dalam menghadiri agenda-agenda forum internasional saat ini dan yakin Prabowo akan hadir di forum-forum internasional ke depan.

Kajian Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dinilai penting agar perempuan mendapat perlindungan haknya sebagai saksi maupun korban atau terdakwa.

Komisi X mengaku menerima keluhan dari PTS akibat PTN buka pendaftaran mandiri bergelombang, tetapi menyebut keputusan pembatasan di Juli masih wacana.

Status BP Haji yang akan dibentuk setara kementerian diresmikan melalui revisi UU Nomor 8/2019 tentang Haji dan Umrah.

Serapan anggaran yang rendah untuk program siaran jadi sorotan ketika TVRI minta tambahan dana pada pagu indikatif.

Fadli Zon menyambut baik rencana DPR RI yang ingin membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Nasional Indonesia.

Puan meminta pemerintah menggunakan data temuan PPATK sebagai bahan evaluasi untuk membenahi aturan perlindungan data pribadi.

Anggota Komisi III DPR menilai putusan MK tidak konsisten dan ada yang memicu kegaduhan dengan salah satu contoh adalah putusan MK soal pemilu terpisah.

Basuki mengatakan, isu tersebut merupakan isu daur ulang dan mengeklaim banyak prostitusi terjadi di sekitar IKN seperti daerah Sepaku.

Iman menyatakan, RUU Haji & Umroh akan menetapkan BP Haji sebagai penyelenggara urusan ahi dan umrah serta mengatur pembagian visa haji kuota & non-kuota.

Adies mengatakan, nama-nama calon dubes tersebut sudah berada di meja Ketua DPR, Puan Maharani, untuk diteruskan ke Presiden Prabowo.

Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin menyarankan agar Basarnas mendokumentasikan tiap operasi SAR.

Habiburokhman mengeklaim pembahasan RKUHAP akan berfokus upaya restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat.

Bagi Anggota Komisi II DPR, Wahyudin Noor Aly, pemisahan pemilu bertentangan dengan prinsip pemilihan lima tahunan.