Indeks Dpr Ri

Desmond menilai peran Direktorat Binmas dan Direktorat Sabhara agak kurang di tengah banyaknya kekerasan aparat kepolisian ke masyarakat sipil.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dalam penyelesaian kasus Jiwasraya tidak ada injeksi modal dari pemerintah.

DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan sebanyak 248 RUU Prolegnas tahun 2020-2024. Target DPR ini dinilai tidak realistis dan Presiden Jokowi tak konsisten soal deregulasi.

Menkeu Sri Mulyani tidak menjawab secara lugas sikapnya yang menolak atau menerima usulan DPR soal wacana pembubaran OJK.

Dana Otsus Papua akan berakhir pada 2021 setelah 20 tahun berjalan, sehingga perlu dibahas terkait kelanjutan program tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.

Di antaranya terdapat empat RUU omnibus law.

Menurut Teuku Riefky, ketegasan tidak musti dalam bentuk peperangan, juga tak hanya berbentuk nota protes saja.

Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.

Menurut Dave Laksono apa yang dilakukan Prabowo ke luar negeri demi memperkuat posisi Indonesia di mata internasional.

Omnibus Law yang berkaitan dengan perburuhan agar tak dibahas oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia.

Menurut Taufik, seorang Jaksa Agung seharusnya tidak bersandar dengan keputusan politik dalam memberikan pernyataan terkait proses penegakan hukum.

Dasco mengatakan naskah akademik dan draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) akan diantarkan pihak pemerintah pada hari ini, Senin (20/1/2020).

Ribuan massa KSPI diklaim melakukan aksi untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3.

Jokowi mengatakan draf RUU ibu kota baru segera dikirimkan ke DPR pekan depan.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi BP Jamsostek yang menginvestasikan dananya bukan pada 'saham gorengen'.

50 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual saat ini masih sebatas pengusulan judul saja dan belum ada draf naskah akademiknya.

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual menyelip di antara prolegnas DPR RI 2020-2024. Tak jelas siapa pengusulnya.

Arsul Sani menilai kerja panja bisa lebih cepat dan lebih terfokus ketimbang harus ditelusuri melalui pansus.