Indeks Dpr Ri
Di RUU PDP Batasan Usia Anak Pakai Medsos Diusulkan 17 Tahun
Akan ada mekanisme identifikasi yang melibatkan orang tua ketika anak di bawah usia 17 tahun ingin membuka akun media sosial.
Empat Fraksi Tolak RUU Ketahanan Keluarga, DPR Tunda Pembahasan
PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB menolak RUU Ketahanan Keluarga.
Politikus PDIP Nilai Anies Gagal Tegakkan Protokol Kesehatan
Anies didesak kembali menegakkan aturan PSBB dengan melarang izin kerumunan dan tidak menjatuhkan denda yang kecil.
Pengusul RUU Minol Pendukung Hukum Cambuk & Perda Miras di Aceh
Di DPR RI, Illiza Sa’aduddin menjadi perwakilan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol itu. Dia mengutip Al Maidah 90-91.
WALHI Tolak Hadiri Rapat DPR Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
WALHI menolak undangan rapat Komisi IV DPR untuk membahas penggunaan & pelepasan kawasan hutan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.
Ketua OJK Desak DPR Selesaikan RUU PDP Demi Adanya Sanksi Tegas
Menurut Ketua OJK Wimboh Santoso sanksi pelanggaran data pribadi kurang menggigit karena belum disahkannya RUU PDP.
RUU Larangan Minol Dibahas Lagi, Pengusul Kutip Ayat Alquran
Pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol kembali bergulir.
DPR Klaim Perbaikan UU Ciptaker Bisa Tanpa Mekanisme Revisi UU
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.
UU Ciptaker Direvisi usai Disahkan, DPR: Jangan Dibilang Belum Rapi
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membenarkan telah terjadi perubahan naskah UU Cipta Kerja terbaru yang jumlahnya 1.187 halaman.
Belum Ada Aturan Turunan UU Pesantren Usai Setahun Disahkan
Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan aturan turunan dari UU Pesantren sejak disahkan DPR RI pada September 2019 lalu.
Kronologi Omnibus Law Disahkan hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja
Pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung kilat dan menyisakan masalah yakni dugaan perubahan substansi yang melanggar aturan.
Jalan Panjang Pemecatan Dewas TVRI Usai Memberhentikan Helmy Yahya
Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin dipecat DPR RI setelah beberapa bulan lalu ia memecat Helmy Yahya sebagai Dirut.
Rapat-Rapat Penentu RUU Cipta Kerja
Rapat-rapat Cipta Kerja di beberapa hotel menghasilkan beberapa keputusan, yang itu berubah lagi seketika di DPR RI.
Saat DPR Gocek Rakyat & Rahasiakan Draf Final UU Cipta Kerja
Empat draf UU Cipta Kerja beredar ke publik setelah disahkan pada 5 Oktober lalu. UU ini cacat prosedur.
Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja
Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.
Draf Final Omnibus Law 812 Halaman, Jenis Kertas Pengaruhi Halaman
DPR RI berkilah draf final omnibus law Cipta Kerja menjadi 812 halaman.
Sekjen DPR: Draf UU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi 1.035 Halaman
Sekjen DPR Indra Iskandar berkata dokumen UU Cipta Kerja versi terkini setebal 1.035 halaman setelah "difinalisasi".
Sekjen DPR: Revisi Draf Omnibus Maksimal 30 Hari Usai Disahkan
DPR RI mempunyai waktu maksimal 30 hari untuk merapikan draf final UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin 5 Oktober lalu.
Baleg DPR Klaim Tak Wajib Publikasi Draf Omnibus Law UU Cipta Kerja
Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.
Fraksi PKS Sebut Draf Final RUU Cipta Kerja Masih Direvisi
Draf final UU Cipta Kerja masih direvisi hingga saat ini, meski sudah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu.