Indeks Dpr Ri

Bahtra mengklaim UUD 1945 tidak memberi penjelasan secara rinci bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, melainkan pemilu dilaksanakan demokratis.

Dasco mengingatkan bahwa dalam laporan dari Komisi VIII kemarin maupun dari hasil perjalanan dari timwas yang juga ada pimpinan DPR.

Dasco meyakini bahwa pemerintah Indonesia dapat menjembatani konflik antara Thailand dan Kamboja karena memiliki kedekatan dengan kedua negara.

Selebgram Arnold Putra menemui Pimpinan DPR RI usai resmi bebas dari penjara Myanmar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam urusan transfer data ke AS.

Puan mengatakan, DPR mulai pembahasan-pembahasan meminta masukan dari seluruh masyarakat lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, surat itu akan segera ditindaklanjuti pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Cucun membeberkan 7 catatan Timwas Haji dalam pelaksanaan haji di periode 2025 berdasarkan hasil pengawasan pelayanan jemaah haji di Madinah dan Makkah.

DPR RI resmi menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Dave Laksono meyakini TNI yang akan merambah bisnis farmasi dengan memproduksi obat-obatan secara massal bukan untuk memperkuat dwifungsi TNI.

Esti memahami kebijakan PAPS di Jabar bertujuan baik, yakni demi mengurangi tingginya angka putus sekolah di Jabar, tetapi harus direncanakan dengan matang.

KPK mengaku tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP saat ini dan mereka khawatir sejumlah pasal mempengaruhi kewenangan KPK.

Komisi V DPR RI akan menanyakan alasan KM Barcelona VA bisa berlayar dengan kondisi penumpang berlebihan serta memastikan pengawasan KSOP ke Menhub Dudy.

DPR mengaku akan menggelar investigasi karena menduga ada kesengajaan jumlah penumpang bisa melebihi ratusan orang dari data manifest.

Hotman Paris berharap tersangka ataupun terlapor hingga saksi mendapat pendampingan advokat saat menjalani pemeriksaan diatur dalam RUU KUHAP.

Ignatius Haryanto meminta DPR RI membentuk aturan mengenai algoritma media sosial yang dikenakan kepada seluruh perusahaan digital di Indonesia.

YLBHI tetap mempertimbangkan undangan RDPU bahas RKUHAP, kendati masukan yang disusunnya Januari lalu tak dipertimbangkan.

Komnas HAM meminta DPR RI lebih dalam lagi mengkaji RUU KUHAP sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Fadli Zon menekankan bahwa penetapan Hari Kebudayaan berdasarkan aspirasi dari bawah dan posisi DPR hanya sebatas mensupervisi jika ada yang keliru.

Indra mengklaim selalu mengunggah perkembangan pembahasan undang-undang ke website DPR agar dapat diakses publik dan pembahasan dilakukan terbuka.