Indeks Dpr Ri

DPR mengaku tidak mencairkan uang untuk DP mobil anggota.

Mulfachri Harahap yang didukung Amien Rais merupakan lawan dari Zulkifli Hasan dalam ajang pemilihan ketua umum PAN, Februari 2020 lalu.

Empat pegawai di DPR dinyatakan positif COVID-19 dari hasil rapid test, yakni 3 orang pegawai dari fraksi Nasdem dan seorang OB dari ruang pimpinan DPR.

Badan Legislasi DPR RI akan memanggil serikat buruh dalam rangka uji publik RUU Cipta Kerja (RUU Cilaka).

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan keputusan itu diperoleh dalam rapat konsultasi pengganti Bamus yang digelar pada Rabu (1/4/2020).

Istana optimistis Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bisa segera disahkan oleh DPR.

Nasdem dikritik karena mengusulkan RUU Cilaka dibahas saat ini juga, ketika COVID-19 semakin mengganas.

Dana APBN 2020 yang direalokasi untuk penanganan Corona yakni belanja barang dan modal sesuai prioritas mencapai Rp523,9 triliun.

Klaim anggota DPR RI mengusulkan pemotongan gaji sebagai bentuk solidaritas kepada warga korban pandemi Corona.

Fraksi Nasdem tetap mendorong agar DPR RI segera menggodok Omnibus Law meski sedang dalam situasi pandemi corona COVID-19.

LBH Jakarta meminta DPR tidak membahas RUU Cilaka karena sedang ada wabah Corona.

Anggota DPR yang melakukan perjalanan dinas 5 hari di Daerah Tingkat I akan menerima Rp25 juta biaya perjalanan dan Rp20 juta uang representatif.

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."

Anies ke lapangan meninjau banjir. Dia pun tidak bisa memenuhi panggilan DPR.

Fraksi Gerindra beralasan beralasan terdapat salah ketik pada Pasal 170 seperti yang diklaim pemerintah.

Sasaran RUU Ketahanan Keluarga tak jelas dan cenderung mencampuri urusan privat keluarga.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai RUU Ketahanan Keluarga ini justru melanggengkan bentuk ketidakadilan gender.

FPI akan mendesak DPR RI untuk bersikap secara serius dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya serta mengusut PT Asabri.

Pada RUU Ketahanan Keluarga mendonorkan sperma dan ovum bisa dipidana penjara, begitu pula orang yang melakukan surogasi (sewa rahim).

Jokowi didesak menarik kembali draf RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka) karena isinya dinilai ugal-ugalan dan salah ketik.