Indeks Dpr Ri

Mufti juga mengajak segenap tamu undangan yang hadir di Gedung DPR/MPR untuk lebih mawas diri dan mau menegakkannya dengan baik.

Bagi Puan, perbedaan gaya kepemimpinan tiap presiden itu merupakan sebuah kebutuhan yang mengikuti kebutuhan zaman.

Puan menganalogikan legislatif serta eksekutif saat ini seperti wasit saat pertandingan olahraga hingga menyinggung pihak di luar lapangan ikut berkomentar.

Ketua Komisi II DPR RI menilai semestinya Bupati Pati, Sudewo, bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya yang dianggap kurang baik.

DPR juga meminta pemerintah melobi negara-negara lain yang tak banyak memakai kuota hajinya.

TB Hasanuddin meminta Polisi Militer untuk mengusut motif penganiayaan karena penganiayaan Prada Lucky hingga meninggal dunia sampai melibatkan komandan.

TB Hasanuddin meyakini posisi wakil panglima tak akan menjadi ancaman untuk posisi panglima TNI.

Dasco mengingatkan aturan teknis yang akan disusun pemerintah dan LMK harus bersifat adil dan tidak menimbulkan konflik baru.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung wacana Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, untuk melarang anak-anak memainkan game online seperti Roblox.

Eddy mengatakan, dalam proses pembahasannya, RUU KUHAP akan mengedepankan prinsip meaningful participation sehingga DPR masih menggelar RDPU RUU KUHAP.

Sahroni memastikan, hingga saat ini belum ada proses hukum yang berjalan secara formal terhadap Abdul Azis.

Masih ada 100 orang dari total 736 anggota DPR RI dan DPD RI yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK.

Hetifah lebih menyarankan peran pemerintah memberikan ruang terbuka yang aman dan nyaman untuk anak bermain di luar.

Pengibaran bendera One Piece tersebut harus dijadikan bahan introspeksi bagi pemerintah.

DPR dan pemerintah telah menargetkan agar jalan raya bebas dari seluruh truk yang melebihi kapasitasnya pada 2027.

Habiburokhman menyinggung presiden sebelumnya dari era Habibie hingga Jokowi pernah menggunakan hak prerogatif grasi, amnesti maupun abolisi.

DPR RI telah menyetujui amnesti sebanyak 1.116 orang, termasuk yang berkaitan dengan kasus penghinaan terhadap presiden.

Modus kejahatan perdagangan orang kini makin bervariasi seiring perkembangan zaman.

Hinca mengatakan, Partai Demokrat menolak gagasan yang pernah muncul dan disetujui di DPR pada era Presiden SBY dengan menerbitkan Perppu.

Politikus Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menilai kasus kematian Arya merupakan kasus yang sangat rumit, meski awalnya terlihat sederhana.