Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan sekolah dalam proses penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Yahya menuturkan bahwa keterlibatan pihak sekolah diharapkan menjadi solusi bagi masalah MBG yang marak terjadi, seperti keracunan massal hingga serapan anggaran yang masih rendah.
Menurutnya, apabila BGN menunjuk sekolah maka MBG yang disajikan dapat lebih terjamin secara kualitas karena dihidangkan saat masih segar kepada para siswa.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).
Yahya menjelaskan bahwa BGN masih mengandalkan keterlibatan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran MBG.
Dia mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, sekaligus karena pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG.
"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," ujarnya.
Tidak hanya mengenai keracunan yang kerap dialami oleh siswa penerima MBG, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Di mana anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun.
Yahya mempermasalahkan hal tersebut, karena sebelumnya BGN telah mengklaim bahwa MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta. Meski demikian, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.
Oleh karenanya, Yahya mendesak BGN mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dapat segera tercapai.
"Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen," tegasnya.
Demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program MBG, Yahya meminta pemerintah terkhusus BGN untuk membuka kanal aduan publik. Dia berharap kanal pengaduan yang dibentuk nantinya dapat menjaga akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dengan aman dan sesuai harapan.
"Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
