Indeks Dpr Ri

RUU PKS masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016 bersama sembilan RUU lain.

Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.

Formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dalam seleksi CPNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI periode 11 November 2019.

Partai Golkar sebelumnya telah ditetapkan mendapat jatah kursi ketua Komisi II DPR.

Politikus PDIP, Said Abdullah diputuskan sebagai Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024. 

Dua politikus PDIP, Sudin dan Lazarus, jadi Ketua Komisi IV dan V.

Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa, 29 Oktober 2019 mengesahkan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari 11 komisi dan 7 badan.

PDIP, PAN, dan Partai Demokrat belum menyerahkan nama-nama pimpinan AKD ke pimpinan DPR RI.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan sejumlah salah ketik atau tipo dalam UU KPK itu sudah diperbaiki.

Polisi melarang demonstrasi untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia di mata internasional.

Anggota DPR periode teranyar didominasi oleh orang-orang dengan kelompok usia paruh baya.

Arteria juga mengaku legawa menjadi bahan cercaan di media sosial.

Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan demonstrasi yang dilakukan tak boleh mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Alasan Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau mahasiswa tidak demo saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf dinilai tak berdasar.

Bamsoet meminta mahasiswa tidak melakukan demo saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Dari tiga kali rapat pimpinan DPR RI, hanya satu kali Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri rapat, yakni pada 2 Oktober 2019.

Menteri PPPA Yohana Susana Yembise terus mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang.

Konsultasi pimpinan DPR dan sejumlah fraksi sepakat komisi yang akan menjadi mitra pemerintah di DPR periode 2019-2024 tetap berjumlah 11.

Koalisi save KPK mengkritisi sikap DPR dan presiden lantaran alasan salah ketik yang bikin draf UU KPK dilempar ke Baleg.