Masuk tirto.idIndeks Dpr Ri
DPR Minta Negara Peka agar Kasus Tanah Mbah Tupon Tak Terulang
Sahroni optimistis Polda DIY dapat menangani kasus Mbah Tupon, warga lansia buta huruf yang kehilangan tanah 1.655 meter akibat aksi mafia tanah.
DPR Sebut Coast Guard Urgen Dibentuk Tangani Masalah Maritim
Komisi I DPR RI memandang coast guard sudah urgen untuk segera dibentuk dalam menangani masalah maritim.
Anggota DPR Heran Pemberitaan Bisa Kena Obstruction of Justice
Rudianto menilai perintangan penyidikan biasanya dilakukan secara fisik, misal menculik tersangka atau saksi.
DPR Desak Mendagri Bubarkan Ormas Suka Memalak
DPR meminta pemerintah mengevaluasi ormas yang menyalahgunakanan fungsinya untuk melakukan aksi premanisme.
DPR Desak Polisi Buka Lagi Kasus Eksploitasi Eks Pemain OCI
DPR menilai kasus eksploitasi eks pemain OCI mengandung unsur kejahatan berat, termasuk dugaan perdagangan anak dan penyiksaan sejak usia dini.
Komisi V DPR RI Sepakat Buat Panja Jalan Tol
Panja Jalan Tol akan berfokus pada standar pelayanan yang diberikan pada ruas jalan bebas hambatan tersebut.
UU MD3 Digugat ke MK agar DPR Tak Bisa Rapat di Hotel
Zico khawatir jika DPR diberi keleluasaan untuk rapat di luar kompleks parlemen, maka akan terjadi pengabaian terhadap hak konstitusi masyarakat.
DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP, Janji Mau Dengar Aspirasi Publik
Habiburrokhman beralasan masa sidang kali ini durasi kerja DPR RI terbilang singkat yaitu 1 bulan 25 hari kerja, sehingga terlalu pendek membahas RUU KUHAP.
DPR Minta Pemerintah Segera Pulangkan PMI yang Ditahan Malaysia
DPR mendesak pemerintah segera memulangkan ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang masih ditahan di penjara Malaysia.
Sahroni Minta Dokter Kandungan Pelaku Pelecehan Cepat Ditangkap
Sahroni meminta Kapolri ganti Kapolres Garut bila tak gerak cepat menangkap dokter pelaku pelecehan seksual.
DPR Tolak Wacana Pembangunan Pangkalan Militer Rusia di Papua
Wacana pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia bertentangan dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Baru Lapor LHKPN, Pimpinan DPR Adies Kadir: Saya Sibuk di Dapil
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengungkapkan dirinya sudah melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK, Kamis malam.
DPR Harap KSAL Baru Bisa Tangani Masalah Prajurit di Internal
Anggota DPR RI berharap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang akan menggantikan Laksamana Muhammad Ali.
Satpol PP Bubarkan Kemah Damai Tolak UU TNI di Gerbang DPR
Peserta kemah damai tolak UU TNI tersebut mengatakan akan terus menggelar aksi hingga tuntutannya dipenuhi.
Agar Penguatan Partisipasi Publik dalam Legislasi Tak Cuma Gimik
Dalam negara demokrasi, partisipasi publik yang bermakna merupakan elemen penting dalam pembentukan undang-undang.
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Revisi KUHAP Tak Libatkan Publik
Koalisi masyarakat sipil terkejut revisi KUHAP sudah tersedia dalam bentuk draf tanpa melibatkan partisipasi publik.
Rencana DPR Bentuk Formulasi Baru Pembahasan UU Mendulang Kritik
Castro mempertanyakan formulasi baru tersebut akan diakomodir dalam bentuk seperti apa.
Potensi Bahaya Perluasan Wewenang Penyadapan di RUU Polri
Wacana revisi UU Polri menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait pasal tentang penyadapan. Apa saja yang dipersoalkan?
DPR Desak Indonesia Selesaikan Isu Tarif Impor AS di Forum WTO
Said Abdullah menilai sikap AS yang menaikkan tarif impor negara mereka sebagai upaya sewenang-wenang sebagai negara adidaya.
DPR Minta KSAL Evaluasi Terkait Anggota TNI AL Bunuh Jurnalis
TB Hasanuddin mendorong agar ada evaluasi menyeluruh secara internal oleh KSAL karena tidak sedikit anggota TNI AL terlibat aksi kriminal.
