Indeks Dpr Ri

Biang protes dari unsur pemerintah Indonesia ke Netflix karena belum dapat memungut pajak dan tak bisa mengawasi konten.

Pemerintah meminta DPR lebih dulu berdialog dan menyerap aspirasi publik sebelum membahas RUU HIP.

RUU HIP masih menunggu surat presiden dan belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI.

Audit alutista TNI diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peralatan tempur yang dimiliki dan kesesuaian dengan perkembangan zaman.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.

Baleg DPR RI menyetujui sepuluh DIM klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RUU Cipta Kerja diantaranya DIM 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, dan 105.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai seharusnya segala keputusan yang berkaitan dengan haji diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR.

Penamaan RUU Cipta Kerja ini diklaim sebagai wujud pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.

Delapan dari 9 fraksi di DPR RI sepakat Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2020).

Dengan dalih situasi pandemi corona COVID-19, Demokrat tak setuju pembahasan RUU Minerba dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Kebijakan pembebasan narapidana diklaim Ditjen PAS berhasil meminimalisasi angka penularan Covid-19 di lingkungan narapidana dan anak.

Panja RUU Minerba dibentuk DPR bersama pemerintah 13 Februari 2020 dan kini sudah rampung dibahas bahkan siap disahkan menjadi undang-undang.

Menurut Rachmat Gobel jangan sampai pembahasan RUU tersebut hanya fokus ke investor asing, namun malah melemahkan NKRI.

Hanafi Rais saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum PAN dan Ketua Fraksi PAN di DPR RI.

DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja setelah dibuat bingung dengan pernyataan Jokowi di media sosial.

PKS & Demokrat menilai penanganan pandemi Covid-19 yang lebih butuh perhatian lebih besar ketimbang membahas RUU Cipta Kerja.

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak masuk dalam struktur kepengurusan Satgas Lawan COVID-19.