Masuk tirto.idIndeks Dpr Ri
Video Kericuhan di DPR Tidak Terkait RUU Perampasan Aset
Konteks asli video yang disertakan dalam unggahan adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019.
DPR: Pembayaran THR Nakes Kurang Tidak Hanya di RSUP Sardjito
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes turun tangan menyelesaikan masalah pembayaran THR untuk tenaga kesehatan yang tak dibayar utuh.
DPR Wacanakan Revisi UU Penanggulangan Bencana pada 2026
Komisi VIII DPR RI akan mengajukan revisi UU Penanggulangan Bencana, usai merampungkan RUU UU Haji dan Keuangan Haji.
DPR Minta Panglima TNI Tarik Mayjen Novel Helmy dari Bulog
Anggota DPR meminta Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar menarik Mayjen Novi Helmy Prasetya, dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog.
DPR Tegaskan Belum Ada Surpres & DIM Revisi UU Polri
Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.
Puan soal Penanggung Jawab Revisi KUHAP: Diputuskan usai Reses
DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.
Nestapa Kader IMM: Diborgol & Terluka saat Aksi Tolak UU TNI
Ari mengingatkan jika kasus kekerasan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka dapat memicu gelombang protes kader IMM di seluruh Indonesia.
Peradi-SAI Minta Advokat Diberi Hak Imunitas saat Membela Klien
Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.
DPR: Penghinaan Presiden Harus Diselesaikan Restorative Justice
Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.
Peradi-SAI Minta Siaran Langsung Sidang Diatur dalam RKUHAP
Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.
Peradi-SAI Minta Revisi KUHAP Tak Beri Kewenangan PK Pada Jaksa
Juniver menilai ketentuan Jaksa Agung boleh melakukan peninjauan kembali di Pasal 306 RKUHAP dihapus karena bertentangan dengan Pasal 302 RKUHAP.
Peradi-SAI Minta Kewenangan Penyidikan Jaksa Dibatasi di RKUHAP
Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.
DPR Desak Prajurit TNI di Luar 14 K/L Harus Mundur atau Pensiun
TB Hasanuddin meminta agar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, segera mengeluarkan surat perintah agar prajurit TNI mundur atau pensiun di luar 14 K/L.
Menhan Klaim Pembahasan Revisi UU TNI Penuh Debat Konstruktif
Menhan Sjafrie, mengeklaim proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilakukan, penuh perdebatan konstruktif.
Unjuk Rasa Tolak RUU TNI Makin Ramai, Jalan Depan DPR Tersendat
Jalan di depan DPR pun menjadi tersendat akibat massa yang semakin memenuhi depan gedung DPR/MPR.
Massa Pro & Kontra Revisi UU TNI Berdemo di DPR RI
Massa yang pro revisi UU TNI mengeklaim revisi UU TNI bukan untuk dwifungsi sementara penolak berharap DPR batal mengesahkan RUU TNI.
DPR Sahkan Revisi UU TNI Menjadi Undang-Undang
Puan memastikan 3 poin revisi UU TNI yang disahkan antara lain terkait tugas militer selain perang, penambahan kementerian/lembaga dan masa dinas prajurit.
Masyarakat Sipil Berkemah di Pintu Keluar DPR demi Tolak RUU TNI
Masyarakat sipil memilih berdemo dengan berkemah karena khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam.
5.021 Personel Gabungan Amankan Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR
Susatyo mengatakan, personel gabungan terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKJ, dan instansi terkait.
Gimik Politik di Balik Kerajinan Anggota DPR Melakukan Sidak
Tak ada pasal dalam UU MD3 yang menyebut metode sidak sebagai alat pengawasan resmi DPR.
