Mendikdasmen Janji Benahi Bertahap Sekolah yang Tak Punya Toilet

tirto.id - Mendikdasmen Abdul Mu’ti, berjanji lembaganya akan menyelesaikan persoalan secara bertahap ihwal masih banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas toilet. Menurut Abdul, hal ini tidak hanya akan dilakukan di daerah saja, tetapi perkotaan sekalipun agar merata.

“Kita berusaha secara bertahap sesuai arahan Pak Presiden sekolah-sekolah itu harus memiliki, tadi dalam rapat kita sebutkan sanitasi dan air bersih yang sesuai standar,” kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ihwal masih banyaknya sekolah yang belum memiliki toilet disoroti Anggota Komisi X DPR Fraksi PAN Hoerudin Amin. Hoerudin menyoroti adanya sekolah yang tidak memiliki WC sehingga anak-anak banyak yang buang air ke rumah warga sekitar sekolah hingga ke sungai. Menurut Hoerudin, hal ini disebabkan karena revitalisasi sekolah yang tak merata.

“Saya setuju dengan tadi disampaikan bahwa revitalisasi sekolah kita tidak merata sampai WC anak kita ada yang buang air di tetangganya. Ada yang buang air ke sungai dan itu Pak Wamen tahu itu,” kata Hoerudin dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.

Padahal, katanya, pemerintah sudah membuat program yang seharusnya tidak ada lagi yang membuang air besar sembarangan. Pada kenyataannya, praktik buang air sembarangan masih banyak terjadi, khususnya di sekolah-sekolah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan sarana prasarana.

“Datang ke satu titik sekolah, mereka mengeluh tidak punya toilet toiletnya ke tetangganya atau ke sungai terus program pemerintah kita tidak ada lagi program tempat buang air besar terbuka, kenyataannya ini masih banyak. Dan ini kondisi kita bicara objektif, di Garut, Tasik, dan saya yakin yang lebih dari itu masih banyak di daerah-daerah kita,” tutur dia.

Sebagai informasi, dalam rapat ini Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun dalam RAPBN 2026. Usulan tersebut diajukan untuk membiayai sejumlah program prioritas pendidikan dasar yang belum terbiayai.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Mendikdasmen menjelaskan bahwa sebelumnya kementeriannya telah mendapat alokasi pagu indikatif Rp33,5 triliun. Setelah rapat kerja 10 Juli 2025 lalu, sempat mengusulkan kembali tambahan Rp71,11 triliun sehingga total mencapai Rp104,76 triliun.

“Dengan pagu anggaran 55 triliun masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai,” ujarnya dalam rapat.