Indeks Dpr

Apabila tidak disiapkan matang, katanya, maka bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi.

Aturan sanksi itu sudah termaktub dalam tata tertib (tatib) DPR dengan kategori hukuman yang berjenjang.

Zulfikar mengatakan, DPR membuka peluang revisi UU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 agar bisa mengatur ketentuan syarat pendidikan.

Komisi I DPR mewanti-wanti agar Komdigi mencegah tayangan LGBT di Netflik tak masuk ke tanah air.

Masyarakat menilai ada ketimpangan nyata antara wakil rakyat di parlemen dan rakyat pada umumnya dalam memperoleh hak pensiun.

Puan Maharani meminta memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR.

Gugatan ke MK, baginya, bak akumulasi kekecewaannya akan politik.

Dasco memastikan seluruh anggota dan pimpinan DPR akan mengikuti apapun yang nantinya menjadi putusan MK.

Menurut Irma Suryani Chaniago, kata gratis dalam program MBG berkonotasi negatif.

Dasco memastikan DPR memantau sejumlah putusan MK yang sudah rampung diputuskan, termasuk Tapera.

DPR mendesak kepolisian kembali melanjutkan perkara kematian Arya Daru guna membuktikan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Terdapat 11 poin penting dalam RUU BUMN yang baru disepakati DPR untuk dibawa ke paripurna. Simak poin pentingnya, termasuk soal nasib Kementerian BUMN.

Video aslinya adalah permohonan maaf Eko pada 30 Agustus 2025 lalu. Hasil pemindaian perangkat AI juga memastikan konten audio video itu adalah palsu.

MBG seharusnya mengedepankan pangan lokal yang kaya gizi, bukan makanan berbasis tepung terigu yang bahkan tidak tumbuh di Indonesia.

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status BUMN sebagai kementerian dan mengubahnya menjadi setingkat lembaga dalam revisi UU BUMN.

Deddy Sitorus mengaku tidak memahami Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi ibu kota politik pada 2028.

Puan Maharani menyatakan pihaknya akan meninjau dapur makan bergizi gratis (MBG) buntut maraknya kasus keracunan.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterangan dalam unggahan itu tak menyertakan bukti apapun.

DPR ingin tim investigasi keracunan itu bisa melibatkan masyarakat sipil agar dapat menilai program MBG secara objektif.

KPK akan meminta klarifikasi Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, terkait LHKPN-nya yang minus Rp2 juta.