Indeks Dpr

Terdapat 11 poin penting dalam RUU BUMN yang baru disepakati DPR untuk dibawa ke paripurna. Simak poin pentingnya, termasuk soal nasib Kementerian BUMN.

Video aslinya adalah permohonan maaf Eko pada 30 Agustus 2025 lalu. Hasil pemindaian perangkat AI juga memastikan konten audio video itu adalah palsu.

MBG seharusnya mengedepankan pangan lokal yang kaya gizi, bukan makanan berbasis tepung terigu yang bahkan tidak tumbuh di Indonesia.

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status BUMN sebagai kementerian dan mengubahnya menjadi setingkat lembaga dalam revisi UU BUMN.

Deddy Sitorus mengaku tidak memahami Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi ibu kota politik pada 2028.

Puan Maharani menyatakan pihaknya akan meninjau dapur makan bergizi gratis (MBG) buntut maraknya kasus keracunan.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterangan dalam unggahan itu tak menyertakan bukti apapun.

DPR ingin tim investigasi keracunan itu bisa melibatkan masyarakat sipil agar dapat menilai program MBG secara objektif.

KPK akan meminta klarifikasi Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, terkait LHKPN-nya yang minus Rp2 juta.

Pras menilai revisi UU Parpol bukan usulan baru, mengingat pada pemerintahan sebelumnya wacana itu juga telah berkembang dan dibicarakan publik.

Diduga terdapat 5 ribu titik dapur MBG fiktif yang telah ditemukan.

BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya.

Perwakilan ojol beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan mengeklaim tuntutan telah diterima.

Menurut Andreas Hugo, meski disiagakan menjaga DPR, penentuan waktu penarikan prajurit TNI ada di tangan pihak keamanan.

Purbaya menilai bahwa DPR terlalu dini untuk mengubah Undang-Undang yang masih berusia 2 tahun.

Menteri Pertahanan Sjafrie menjelaskan dana itu akan digunakan untuk pembangunan kekuatan TNI dan membayar gaji pegawai.

Menhan Sjafrie mengatakan keberadaan personel TNI di kawasan DPR maupun instalasi penting lainnya tetap diperlukan apabila situasi belum kondusif.

Polda Metro Jaya sendiri mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa.

ICW melayangkan dokumen surat keberatan atas permintaan informasi seputar rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

Mahfud MD menilai Rahayu Saraswati, sosok legislator yang berkualitas dan profesional.