Indeks Dpr

DPR sahkan UU Pengelolaan Ruang Udara untuk kendalikan penuh FIR, perkuat keamanan, sanksi pelanggaran, dan atur pemanfaatan ruang udara Indonesia.

DPR menekan KPU dan ANRI menjelaskan polemik ijazah Jokowi yang belum tuntas, mempertanyakan status arsip dan kejelasan dokumen capres.

Pada akhir pekan di Hambalang, Sabtu (22/11), Dasco menghampiri kediaman Prabowo. Dia juga disebut menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada presiden.

Pernyataan Habiburokhman soal, "Koalisi Pemalas" karena tak menyaksikan perdebatan live streaming mereka, tak mengubah fakta kalau KUHAP bermasalah.

Pertanyaan retoris ini terkait dengan usulan recall konstituen yang dinilai penting untuk akuntabilitas dan membatasi kuasa partai.

Cara Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad mengkritik keberadaan ahli gizi menunjukkan arogansi elite seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.

Simak petisi penolakan RKUHAP yang baru saja disahkan dan berlaku menjadi UU pada 2026. Cek pula tautan tanda tangan petisi tersebut.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Polisi mengimbau agar peserta aksi menjalankan unjuk rasa dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi.

Simak jadwal pengesahan RUU KUHAP yang menuai pro-kontra di masyarakat. Ketahui pula, apa saja kontroversi dari RUU tersebut jelang pengesahan.

Gunhar mendorong RUU Migas baru segera disusun dan ditetapkan untuk menggenjot kinerja Pertamina.

Komnas Perempuan meyakini hal ini justru bisa mencegah victim blaming atau perilaku menyalahkan korban.

Penyandang disabilitas mental dan intelektual berat hanya dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi berdasarkan penetapan hakim.

Kata Lamhot ada pelaku yang sekaligus memiliki rumah produksi, mengimpor film, serta menjadi pemilik jaringan bioskop.

Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR  harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.

Dalam audiensi dengan BAM DPR yang dipimpin Aher, KASBI juga menuntut agar DPR RI terlibat dalam persoalan PHK sepihak di masyarakat saat ini.

Nafa Urbach terlihat sampai lebih dulu di ruang MKD, sementara Adies Kadir yang paling terakhir tiba.

Kasbi menganggap masalah upah yang terlalu kecil membuat kesejahteraan kaum buruh justru tertinggal jauh.

Dia sendiri lebih menyarankan agar sekolah lebih memaksimal pengajaran bahasa Inggris atau bahasa Mandarin.