Indeks Dpr

Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.

Simak petisi penolakan RKUHAP yang baru saja disahkan dan berlaku menjadi UU pada 2026. Cek pula tautan tanda tangan petisi tersebut.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Polisi mengimbau agar peserta aksi menjalankan unjuk rasa dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi.

Simak jadwal pengesahan RUU KUHAP yang menuai pro-kontra di masyarakat. Ketahui pula, apa saja kontroversi dari RUU tersebut jelang pengesahan.

Gunhar mendorong RUU Migas baru segera disusun dan ditetapkan untuk menggenjot kinerja Pertamina.

Komnas Perempuan meyakini hal ini justru bisa mencegah victim blaming atau perilaku menyalahkan korban.

Penyandang disabilitas mental dan intelektual berat hanya dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi berdasarkan penetapan hakim.

Kata Lamhot ada pelaku yang sekaligus memiliki rumah produksi, mengimpor film, serta menjadi pemilik jaringan bioskop.

Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR  harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.

Dalam audiensi dengan BAM DPR yang dipimpin Aher, KASBI juga menuntut agar DPR RI terlibat dalam persoalan PHK sepihak di masyarakat saat ini.

Nafa Urbach terlihat sampai lebih dulu di ruang MKD, sementara Adies Kadir yang paling terakhir tiba.

Kasbi menganggap masalah upah yang terlalu kecil membuat kesejahteraan kaum buruh justru tertinggal jauh.

Dia sendiri lebih menyarankan agar sekolah lebih memaksimal pengajaran bahasa Inggris atau bahasa Mandarin.

Rencana ini dinilai sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing untuk siswa dah mahasiswa.

Isu lain yang akan dibahas terkait vonis 10 bulan penjara terhadap prajurit TNI yang menganiaya pelajar SMP hingga tewas di Medan.

Muncul wacana pengalihan status PPPK menjadi PNS seiring dengan pembahasan revisi UU ASN. Benarkah kabar tersebut? Simak selengkapnya.

DPR belum menerima surat resmi terkait hasil pemeriksaan internal dari partai politik anggota DPR yang dinonaktifkan.

Komisi XIII DPR RI ingin mengusut lebih dalam terkait faktor penyebab lemahnya pengawasan di dalam tahanan.

Abduh meminta Kejagung dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dapat bersikap cermat dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi ke publik.