Indeks Dpr

Undang-Undang Pemilu perlu secara tegas mengatur mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana memiliki satu lembaga yang berwenang menjadi koordinator dalam penanganannya.

Polda Metro Jaya menegaskan personel tidak membawa maupun menggunakan senjata api.

Gerakan tersebut digaungkan di media sosial, usai bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Komisi II DPR RI belum membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, lantaran masih menunggu konsultasi dengan pimpinan DPR RI.

Pemohon menilai cara tersebut sebagai solusi dalam memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Di rapat teranyar Menkeu Purbaya dengan DPR tak ada bahasan soal pajak baru.

Bimantoro mendorong agar adanya penghargaan dan hukuman bagi penegak hukum.

Komisi X DPR RI mendorong pembukaan dan pemulihan situs sejarah Kota Kapur termasuk tiga candi yang diperkirakan dari abad ke-5 hingga ke-7.

Simak profil sosok Siti Aisyah, anggota DPR RI yang usulkan legalisasi ganja medis. Ketahui karier Siti Aisyah hingga jadi anggota parlemen.

DPR menilai penghargaan ini sebagai bentuk catatan konstruktif dari media nasional untuk berperan kritis dalam mengawal kegiatan parlemen.

DPR sahkan UU Pengelolaan Ruang Udara untuk kendalikan penuh FIR, perkuat keamanan, sanksi pelanggaran, dan atur pemanfaatan ruang udara Indonesia.

DPR menekan KPU dan ANRI menjelaskan polemik ijazah Jokowi yang belum tuntas, mempertanyakan status arsip dan kejelasan dokumen capres.

Pada akhir pekan di Hambalang, Sabtu (22/11), Dasco menghampiri kediaman Prabowo. Dia juga disebut menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada presiden.

Pernyataan Habiburokhman soal, "Koalisi Pemalas" karena tak menyaksikan perdebatan live streaming mereka, tak mengubah fakta kalau KUHAP bermasalah.

Pertanyaan retoris ini terkait dengan usulan recall konstituen yang dinilai penting untuk akuntabilitas dan membatasi kuasa partai.

Cara Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad mengkritik keberadaan ahli gizi menunjukkan arogansi elite seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.

Simak petisi penolakan RKUHAP yang baru saja disahkan dan berlaku menjadi UU pada 2026. Cek pula tautan tanda tangan petisi tersebut.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.