Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, DPR Ingatkan Empat Risiko

tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah risiko strategis yang perlu diantisipasi secara matang.

TB Hasanuddin menilai, sisi positif dari kehadiran Indonesia adalah terbukanya peluang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza dari dalam.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim,” kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Jum’at (23/1/2026).

Selain itu, dia juga menilai keanggotaan Indonesia juga memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza. “Lebih jauh, posisi tersebut dapat menjadi bargaining chip (posisi tawar) yang strategis bagi Indonesia untuk mendorong Amerika Serikat agar lebih konsisten dalam memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia,” katanya.

Meski demikian, TB Hasanuddin menegaskan terdapat empat hal krusial yang harus diantisipasi pemerintah. Pertama, risiko geopolitik. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan AS berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik Amerika Serikat di Timur Tengah.

“Persepsi tersebut dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) perlu mengantisipasi dampak geopolitik tersebut secara komprehensif.

Kedua, risiko keamanan personel. TB Hasanuddin menilai penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan.

“Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat. Terlebih, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional,” tegasnya.

Ketiga, lanjutnya, terkait persoalan dukungan finansial. Katanya, keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut komitmen pendanaan yang besar. Presiden Donald Trump bahkan menyebut adanya biaya untuk bergabung menjadi keanggotaan tetap, yakni 1 miliar dolar AS, atau setara Rp16 triliun.

Menurut TB Hasanuddin, angka tersebut sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebijakan pengetatan fiskal nasional. “Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Keempat, keselarasan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TB Hasanuddin menegaskan setiap langkah Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus sejalan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel. Indonesia, menurutnya, tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan kerangka kerja PBB.

“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” tegas TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Indonesia menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Istana menegaskan keputusan tersebut didorong oleh tujuan mempercepat terwujudnya perdamaian di Gaza.

“Ya, kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah masih akan memeriksa aspek formil keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. “Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” ujar Prasetyo.

Namun, secara prinsip, kata Prasetyo, Presiden Prabowo memiliki kehendak kuat untuk ikut berpartisipasi jika langkah tersebut dapat mempercepat perdamaian.

Selain Indonesia, tujuh negara lain juga menyatakan keputusan bersama untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Negara-negara itu adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).