Indeks Dharma Pongrekun

Bawaslu DKI Jakarta meminta pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana untuk hadir dalam pemanggilan ketiga upaya klarifikasi kasus pencatutan KTP  warga.

Komnas HAM desak Bawaslu menginvestigasi pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Prangrekun-Kun Wardana melalui jalur independen.

Sekjen PBHI, Gina Sabrina, mengatakan, mereka sudah menerima 417 laporan dugaan pencatutan KTP warga untuk pasangan Dharma-Kun.

Pembatalan Dharma Pangrekun-Kun Wardhana sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa dilakukan apabila terdapat pelanggaran pidana.

Penerbitan SK dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan pencatutan KTP milik warga sebagai pendukung Dharma-Kun.

Polisi menilai, kasus pencatutan KTP yang diduga dilakukan pasangan independen, Dharma-Kun, adalah wewenang Bawaslu.

Dia mengeklaim bahwa proses pengumpulan KTP tersebut telah diperiksa dan lolos dalam verifikasi KPU.

Meski banyak warga mengeluh NIK-nya dicatut, KPU mengeklaim tidak ada yang janggal terkait lolosnya proses verifikasi tahap dua syarat dukungan Dharma-Kun.

KPU DKI Jakarta beralasan, rapat pleno hasil verifikasi faktual kedua Dharma-Kun tidak ada penolakan sehingga tetap harus menerbitkan sk paslon.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menilai KPU bisa memeriksa dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk pasangan Dharma-Kun.

KPU DKI Jakarta mengklaim bahwa data verifikasi faktual dengan verifikasi administrasi milik KPU RI tercampur sehingga memicu temuan pencatutan dukungan.

Pencatutan KTP untuk mendukung paslon independen mengindikasikan ada praktik penggelapan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa penggunaan data NIK tanpa izin tergolong sebagai pencatutan dan kegiatan ilegal.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengingatkan pencatutan KTP warga Jakarta demi loloskan Dharma-Kun bisa berpengaruh pada legitimasi Pilkada Jakarta 2024.

Warga yang merasa KTP-nya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun bisa melapor ke nomor telepon layanan kepolisian 110.

Pasangan calon independen memang harus mengumpulkan KTP sebagai syarat mendaftar pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur dari jalur independen di Pilkada Jakarta 2024. Siapa dia dan benarkah mencatut KTP warga Jakarta?

KPU DKI Jakarta akan memulai verifikasi faktual pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 lewat jalur independen.

Dari 1.229.777 data syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang diunggah ke Silon, hanya 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Hanya ada satu paslon yang mendaftarkan diri untuk Pilkada DKI lewat jalur independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.