Benarkah Kasus Penyadapan Listyo Sigit cs Hanya Pengalihan Isu?

tirto.id - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perbincangan luas di media sosial. Di tengah sorotan terhadap persoalan tersebut, muncul kecurigaan bahwa isu itu sengaja dibesarkan untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai masalah publik, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan ekonomi, hingga tuntutan demokrasi.

Dari pemantauan Drone Emprit yang disampaikan kepada Tirto, pada periode 3–5 November 2026, tercatat 177.976 mentions atau penyebutan terkait kisruh internal Polri yang menyeret nama Listyo Sigit. Percakapan itu melibatkan sekitar 69.040 akun, dengan total engagement mencapai 427,01 juta dan jangkauan atau reach sekitar 16,20 miliar.

Mayoritas percakapan berlangsung di platform X atau Twitter. Jumlahnya mencapai sekitar 150.101 mentions atau 84 persen dari keseluruhan percakapan. Sisanya tersebar di media berita daring, YouTube, Threads, TikTok, Instagram, dan Facebook.

Lonjakan percakapan terjadi pada 3 November malam dan kembali memuncak pada 4 November sekitar tengah hari. Pada periode lonjakan 4 November, Drone Emprit mendeteksi 110.967 mentions dengan 65 persen sentimen negatif. Angka tersebut menunjukkan kasus penyadapan menjadi isu yang menyedot perhatian besar di ruang digital dalam beberapa hari terakhir.

Namun, di tengah ramainya percakapan, narasi pengalihan isu juga berkembang. Data Drone Emprit menunjukkan percakapan yang berkaitan dengan narasi tersebut mencapai sekitar 16 ribu mentions pada 4 November pukul 09.00–12.00. Jumlahnya kemudian meningkat hingga sekitar 39 ribu pada 5 November sekitar pukul 14.00.

Narasi yang berkembang antara lain mengajak publik untuk tidak terjebak dalam konflik elite dan lebih memperhatikan persoalan lain, seperti karhutla, kondisi ekonomi, persoalan demokrasi, hingga kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah percakapan juga membingkai persoalan ini sebagai pertarungan antarkelompok elite, termasuk narasi mengenai konflik antara kelompok Istana dan kelompok Solo.

Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid mengatakan jumlah percakapan yang memuat narasi pengalihan isu tidak dapat dimaknai sebagai jumlah orang yang percaya bahwa kasus Sigit memang sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian.

Percakapan tersebut bisa berisi dukungan, penolakan, kritik, maupun sekadar pembahasan atas tudingan tersebut. Nova melihat pembahasan mengenai kasus Sigit lebih banyak didorong oleh spekulasi politik dan nilai sensasional dibandingkan substansi persoalan hukumnya.

“Jauh lebih banyak diperbincangkan dan nilai sensasionalnya justru yang cukup dominan dibandingkan substansinya,” ujar Nova dihubungi Tirto, Kamis.

Percakapan warganet banyak berkembang pada spekulasi mengenai pertarungan elite politik, hubungan antara kelompok kekuasaan, hingga dugaan makar. Sementara itu, pembahasan yang secara khusus mengulas aspek hukum dugaan penyadapan tidak menjadi satu-satunya perhatian utama.

Kehadiran sejumlah tokoh publik yang ikut memberikan pernyataan juga turut meningkatkan perhatian terhadap isu tersebut. Pernyataan figur politik dan pejabat negara membuat percakapan makin ramai dan membuka ruang bagi berbagai spekulasi.

Publik Lelah, Persoalan Tak Kunjung Selesai

Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai kecurigaan masyarakat terhadap dugaan pengalihan isu tidak muncul tanpa alasan sebab publik sudah berulang kali dihadapkan pada persoalan yang melibatkan elite politik, sementara sejumlah masalah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat belum juga terselesaikan.

Kondisi tersebut dapat memunculkan kejenuhan. Ketika persoalan lama seperti karhutla belum tuntas, perhatian masyarakat justru kembali tersedot oleh isu baru yang melibatkan tokoh-tokoh politik.

“Isunya enggak benar-benar menyentuh perubahan di masyarakat, sehingga akhirnya publik kemudian mempersepsi bahwa ini hanya pengalihan isu,” kata Kunto kepada Tirto, Kamis.

Fenomena tersebut juga dapat dibaca melalui konsep agenda setting dalam komunikasi, menjelaskan bagaimana media dapat memengaruhi isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui intensitas dan penonjolan pemberitaan. Ketika suatu isu diberitakan secara masif, menjadi headline, dan terus muncul dalam pemberitaan, perhatian publik berpotensi beralih dari persoalan lain.

“Perhatian publik tentang apa yang penting itu bisa digeser ketika pemberitaan terhadap sebuah isu frekuensinya meningkat pesat,” ujarnya.

Kunto mencontohkan peristiwa gempa dan tsunami Palu pada 2018 yang kemudian mendapat persaingan perhatian setelah muncul isu penganiayaan Ratna Sarumpaet. Kasus Ratna yang belakangan terbukti merupakan rekayasa sempat menyita perhatian media dan publik di tengah situasi bencana.

Menurut Kunto, sebuah isu tidak harus memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyedot perhatian. Isu yang melibatkan figur terkenal, memiliki unsur kejutan, atau memunculkan sensasi justru dapat lebih mudah mendominasi ruang pemberitaan.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai munculnya narasi pengalihan isu juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika sejumlah persoalan publik belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, sementara isu baru yang melibatkan elite dan aparat muncul ke permukaan, masyarakat cenderung menghubungkan keduanya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya skeptisisme terhadap komunikasi pemerintah. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan resmi, tetapi juga membutuhkan transparansi dan penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat.

Namun, Arifki menjelaskan bahwa pergeseran perhatian publik dapat saja terjadi secara alami. Isu yang lebih sensasional atau melibatkan tokoh penting bisa mendominasi percakapan tanpa harus dirancang oleh pihak tertentu.

“Namun, perlu dibedakan antara menggeser perhatian publik dan sengaja menciptakan pengalihan isu. Yang pertama bisa terjadi secara alami, sedangkan yang kedua membutuhkan bukti adanya kesengajaan dan strategi tertentu,” ujarnya.

Ada sejumlah hal yang dapat ditelusuri untuk menguji dugaan pengalihan isu. Di antaranya adalah keterkaitan waktu kemunculan isu dengan peristiwa politik tertentu, pihak yang pertama kali mengangkat dan menyebarkannya, pola distribusi pesan yang seragam, serta kemungkinan adanya dorongan sistematis untuk menenggelamkan persoalan sebelumnya.

“Untuk menyimpulkan adanya operasi pengalihan isu, harus ada bukti mengenai koordinasi, motif, dan keterlibatan aktor tertentu,” kata Arifki.

Ada Pola Penyebaran Pesan Seragam, tetapi Belum Membuktikan

Temuan Drone Emprit juga memperlihatkan adanya sejumlah pola penyebaran pesan yang seragam dalam percakapan mengenai kasus penyadapan Listyo Sigit. Nova menyebut terdapat teks atau frasa yang berulang yang kemunculan pesannya serupa dalam waktu berdekatan, serta peningkatan interaksi secara cepat.

Sejumlah frasa yang terdeteksi berulang antara lain berkaitan dengan istilah “Geng Solo”, “Wapres”, “TNI”, hingga narasi mengenai penyadapan ilegal dan hukuman bagi penyadap presiden. Pola tersebut, menurutnya, dapat mengindikasikan adanya penyebaran pesan yang terkoordinasi.

“Tidak bisa memastikan, tetapi pola itu adalah pola-pola terkoordinasi,” ujarnya.

Karena itu, temuan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Kesamaan frasa dan lonjakan interaksi dapat menjadi petunjuk untuk penelusuran lebih lanjut, tetapi tidak otomatis membuktikan keberadaan kesengajaan mengalihkan isu.