Indeks Dewan Pers

Dewan Pers menyiapkan dua jenis sanksi bagi wartawan aktif yang terlibat dalam tim sukses capres-cawapres di Pilpres 2019.

Tugas Satgas Media Online untuk memantau dan menutup media abal-abal.

Ada sekitar 221 media di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Wartawan yang terjun ke dunia politik dianggap sebagai seseorang yang telah memilih untuk berjuang demi kepentingan politik pribadi atau golongannya.

Menurut MA, pengertian sidang yang terbuka untuk umum tidak berarti ada kebebasan media melakukan penayangan langsung proses persidangan.

Kesaksian Dewan Pers jadi jalan polisi tetapkan Yusuf sebagai tersangka. Yusuf dianggap lakukan pelanggaran non-administratif.

Dewan Pers tak membenarkan tindakan intimidatif serta kekerasan yang diarahkan ke kantor redaksi harian Radar Bogor pekan lalu.

Dewan Pers menerbitkan surat imbauan agar jurnalis menjaga sikap moral dan etika demi kepercayaan publik dengan tidak meminta uang atau bingkisan hari raya.

Kader PDIP tak suka berita Radar Bogor mengenai Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Mereka pun beramai-ramai mendatangi kantor Radar Bogor dan berteriak-teriak di dalam gedung.

Dewan Pers memberikan penjelasan menanggapi polemik tentang rencana revisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional.

Menurut AJI, jika FPI keberatan terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018, maka bisa disampaikan melalui hak jawab

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Sejumlah pemimpin redaksi media massa sepakat semua yang terkait pemberitaan tidak diatur dalam RKUHP.

Pakar keamanan siber dari CISSReC menyarankan peretasan situs Dewan Pers diselidiki dengan metode forensik digital untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, menurut Jokowi, peran pers sebagai pilar penyampai kebenaran semakin dibutuhkan.

“Saat Pilkada 2018, pers Indonesia akan diuji apakah bisa menjalan fungsinya secara benar atau berselingkuh dengan kepentingan politik,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Sebuah rilis hoaks mengenai verifikasi media, yang mengatasnamakan Dewan Pers, beredar pada 31 Januari 2018.

Dewan Pers meminta lembaga pemerintah maupun swasta menolak permintaan bantuan dana atau fasilitas untuk acara Hari Pers Nasional (HPN) ke-70 dari pihak selain panitia resmi kegiatan itu.

Menurut anggota Dewan Pers Ratna Komala, kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan “mendekati bebas.”