Indeks Dewan Pers

Ketua AJI menyampaikan permasalahan yang masih menekan kemerdekaan pers adalah intervensi pemilik media dan kekerasan yang masih terus terjadi ke jurnalis.

Federasi Serikat Pekerja Media Independen menyatakan, penyebab sedikitnya jumlah serikat pekerja media di Jakarta karena adanya ketakutan terhadap perusahaan dan dugaan union busting.

Yosep menegaskan bahwa pers mahasiswa tidak boleh sampai ditarik ke hukum pidana.

Produk pers yang telah tersebar di media daring, seperti di Google itu tidak bisa tergantikan, sekali pun sudah direvisi atau dihapus, khususnya dalam laman pencarian Google.

AMSI mendorong agar ada aturan main soal penggunaan medium media sosial untuk penyebaran karya junalistik.

Dalam rangka menuju stakeholder atau konstituen Dewan Pers, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat diverifikasi oleh Dewan Pers.

Metro TV, pada tanggal 25 Maret 2019, menyiarkan pemberitaan tentang Andre, yang juga merupakan caleg dari Partai Gerindra. Menurut Andre berita itu membingkai dirinya dengan salah.

Dewan Pers menilai Tirto.id telah menjalankan Kode Etik Jurnalistik terkait aduan meme Cawapres 01, KH Ma'ruf Amin.

TKN mengapresiasi sikap redaksi Tirto yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Kebijakan redaksi dalam ruang pemberitaan (newsroom) belum sepenuhnya berpihak kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual.

TKN menyatakan, Indopos dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik dalam artikel "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?". Mereka dituntut memuat permintaan maaf di media cetak dan online. 

Kubu Jokowi melaporkan Indopos ke Dewan Pers karena diduga menyebarkan kabar hoaks saat memuat artikel berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" 

IUCN menilai pemberitaan kelapa sawit dinilai tak berimbang dan emosional. Hal itu, menurut AJI bisa diatasi dengan permintaan hak jawab atau melapor ke Dewan Pers.

Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.

Dewan Pers akan kirim hasil kajian komprehensif pendapat, penilaian, dan rekomendasi (PPR) tabloid Indonesia Barokah.

Dewan Pers akan melaporkan hasil penelitian mereka tentang media propaganda Indonesia Barokah.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menduga ada kepentingan politik yang menyudutkan paslon nomor urut 02 melalui tabloid Indonesia Barokah mengingat adanya biaya besar di baliknya.

Dewan Pers tidak bisa menangani kasus ini karena Indonesia Barokah bukan merupakan perusahan pers.

Tabloid Indonesia Barokah dinilai menyangkut pautkan kepentingan umat Islam sehingga berpotensi mempengaruhi pemilih yang sebelumnya ke Prabowo menjadi mengambang.

Hingga hari ini, Polda Metro Jaya belum menerima laporan yang mengadukan isi pemberitaan Tabloid Indonesia Barokah.