Indeks Dewan Pers

Dewan Pers meminta agar karya jurnalistik masuk kategori yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan.

Dari Yogyakarta, jurnalis muda hingga senior mencari jawaban masa depan jurnalisme di tengah arus kecerdasan buatan yang berkembang cepat.

Acara media talks untuk meningkatkan kemampuan para jurnalis agar dapat beradaptasi di era AI.

Teknologi AI adalah alat bantu yang bagus bagi industri media selama penggunaannya bertanggung jawab.

Dewan Pers memastikan bahwa UU Pers melindungi wartawan dan mereka menjadi garda terdepan selama pemberitaan menerapkan kaidah kode etik jurnalistik.

Melalui program Media Talks, Komdigi bersama Dewan Pers mewadahi diskusi bagi para jurnalis bersama pakar membahas masa depan jurnalisme di era AI.

Kerja sama Dewan Pers dengan Executive Education HEC Montreal dapat menjadi wadah dalam memperkuat kompetensi jurnalis Indonesia.

Kejagung dan Dewan Pers melakukan penandatanganan MoU agar penegakan hukum melibatkan jurnalis agar tidak terulang di masa depan.

Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini diharapkan memperkuat peran Satgas Nasional Keselamatan Pers.

Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan siapapun yang menyampaikan kritik hingga pendapat.

Laporan ini dilakukan lantaran terdapat beberapa media yang tanpa cover both side telah men-judge Telkom dalam kasus dugaan pembiayaan fiktif.

Kepengurusan Dewan Pers periode 2025-2028 tersebut disahkan melalui Keppres Nomor 16/M Tahun 2025.

Dewan Pers mengungkapkan hasil pemeriksaan kode etik jurnalistik Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar.

Asosiasi Media Siber Indonesia akan terus mendukung upaya Dewan Pers dalam memperkuat fungsi dan perannya di era digital.

Permintaan ini bertujuan memudahkan proses pemeriksaan Tian Bahtiar di Dewan Pers.

Harli menjelaskan, ada 10 bundel dokumen fisik yang diserahkan oleh tim penyidik Kejagung kepada pihak Dewan Pers.

Dewan Pers langsung bekerja menelaah materi pemberitaan yang diproduksi Tian Bahtiar yang mengakibatkan menjadi tersangka perintangan penyidikan.

Kejagung juga menemukan fakta bahwa tersangka Tian Bahtiar menyalahgunakan kewenangan sebagai Direktur Pemberitaan JakTV untuk pemufakatan jahat.

Kejagung meminta publik melihat secara kontekstual bahwa ada permufakatan jahat yang disepakati 3 tersangka, termasuk Direktur Pemberitaan JakTV.

Penerbitan Perpol 3/2025 oleh kepolisian tidak melibatkan Dewan Pers, KPI, organisasi jurnalis dan perusahaan pers.