Indeks Dewan Pers

Menurut Dewan Pers, Meta dan Google selalu mengikuti proses diskusi di dalam rumusan pasal demi pasal di dalam Perpres Publisher Rights.

Komite ini terdiri dari 11 orang, 5 perwakilan Dewan Pers yang bukan dari perusahaan pers, 5 orang dari Kemenko Polhukam, dan 1 orang dari Kemenkominfo.

"Komite ini akan bekerja secara independen, karena yang membentuk adalah Dewan Pers," kata Usman Kansong.

Dewan Pers dan tiga pasangan capres-cawapres menggelar 'Deklarasi Kemerdekaan Pers' serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers, Sabtu (10/2/2024).

Majalah Tempo dilaporkan ke Dewan Pers karena diduga melanggar etik atas produk jurnalistik Majalah Tempo edisi 4-10 Desember 2023.

Rancangan Perpres tentang Publisher Rights sudah berada di Setneg. Mengapa draf Perpres tersebut menuai polemik?

Arif Zulkifli sebut Dewan Pers sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani kasus pembacokan jurnalis di Baubua.

Sosialisasi kerja sama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers ini penting, apalagi menjelang tahun politik.

Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) dipusatkan di Medan, Sumatra Utara pada 9 Februari 2023.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu melaporkan kepada Presiden Jokowi soal kenaikan pengaduan terhadap pemberitaan.

DPP PDIP mengklaim mengadukan Media Indonesia & Metro TV ke Dewan Pers murni demi kepentingan jurnalistik.

Langkah PDIP mengadu ke Dewan Pers dinilai tepat. Hanya saja Alvin mengingatkan di Pemilu 2014 dan 2019 justru menikmatinya.

PDIP mengadukan pemberitaan Media Indonesia dan Metro TV yang dinilai merugikan mereka saat acara HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers bersinergi untuk mengedukasi masyarakat terkait berita hoaks jelang Pemilu 2024.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Umbaran Wibowo bergelut di dunia jurnalis selama belasan tahun, itu diduga sebagai penyamaran dalam menjalankan tugas intelijen.

Dewan Pers menilai KUHP yang baru tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi.

AJI mendorong Bawaslu dan KPU bersama Dewan Pers menyusun pedoman pemberitaan pemilu.

Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.