Indeks Dewan Pers

Supratman Andi Agtas, mengatakan pentingnya memasukkan karya jurnalistik sebagai bagian dari objek yang dilindungi dalam regulasi hak cipta.

Dewan Pers menilai kebijakan Komdigi dalam melakukan pembatasan konten Magdalene tentang investigasi kasus Andrie Yunus perlu dikaji ulang.

Dewan Pers menemukan setidaknya dua ketentuan dalam ART yang berpotensi berdampak langsung terhadap ekosistem pers di Indonesia.

Deklarasi Pers 2026 juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi kerja jurnalistik.

Setiap sengketa pemberitaan wajib lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

Penurunan pendapatan iklan yang tidak sebanding dengan tingginya biaya operasional membuat beban finansial perusahaan media semakin berat.

Dewan Pers mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut dan mengadukan bila menemukan kejadian tersebut.

Dewan Pers menyoroti tiga tantangan utama: kemerdekaan pers, profesionalisme, dan ekonomi media.

Dewan Pers meminta agar karya jurnalistik masuk kategori yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan.

Dari Yogyakarta, jurnalis muda hingga senior mencari jawaban masa depan jurnalisme di tengah arus kecerdasan buatan yang berkembang cepat.

Acara media talks untuk meningkatkan kemampuan para jurnalis agar dapat beradaptasi di era AI.

Teknologi AI adalah alat bantu yang bagus bagi industri media selama penggunaannya bertanggung jawab.

Dewan Pers memastikan bahwa UU Pers melindungi wartawan dan mereka menjadi garda terdepan selama pemberitaan menerapkan kaidah kode etik jurnalistik.

Melalui program Media Talks, Komdigi bersama Dewan Pers mewadahi diskusi bagi para jurnalis bersama pakar membahas masa depan jurnalisme di era AI.

Kerja sama Dewan Pers dengan Executive Education HEC Montreal dapat menjadi wadah dalam memperkuat kompetensi jurnalis Indonesia.

Kejagung dan Dewan Pers melakukan penandatanganan MoU agar penegakan hukum melibatkan jurnalis agar tidak terulang di masa depan.

Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini diharapkan memperkuat peran Satgas Nasional Keselamatan Pers.

Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan siapapun yang menyampaikan kritik hingga pendapat.

Laporan ini dilakukan lantaran terdapat beberapa media yang tanpa cover both side telah men-judge Telkom dalam kasus dugaan pembiayaan fiktif.

Kepengurusan Dewan Pers periode 2025-2028 tersebut disahkan melalui Keppres Nomor 16/M Tahun 2025.