Masuk tirto.id
tirto.id - Perkembangan artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru bagi industri pers, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan AI semestinya menjadi alat bantu untuk jurnalis bukan pengganti nalar kritis, empati, dan verifikasi manusia. Dia mengakui perkembangan AI merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi penggunaannya perlu disertai kehati-hatian.
Maka itu, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2021 tentang Panduan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
Totok mengingatkan industri pers kini tidak hanya bersaing dengan kompetitor karena platform global, kreator konten, dan algoritma media sosial telah mengubah pola konsumsi informasi.
Dia berharap industri pers mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga tidak justru menjadi korban kemajuan teknologi.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan AI, media sosial, dan identitas sebagai wartawan untuk melakukan kejahatan, termasuk pembuatan berita bohong dan pemerasan.
Selama ini, lanjutnya, masih ada orang yang menyalahgunakan posisi sebagai jurnalis atau mengaku-ngaku sebagai wartawan untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat. Ia pun meminta masyarakat mewaspadai praktik yang menyalahi kode etik jurnalistik tersebut.
“Jangan sampai orang yang sedang dalam kesulitan dijadikan objek dengan cara memeras," kata Totok dalam acara Talkshow & Workshop Masa Depan Pers: Tumbuh Adaptif dengan Teknologi, Terjaga Kualitas dengan Fakta di Garuda Spark Innovation Hub Bandung, Dago, Kota Bandung, Kamis (24/9/2026).
Ia menegaskan pentingnya penerapan standar integritas agar media menjalankan kerja-kerja jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Semakin maju teknologi, semakin kita harus bijaksana dan semakin hati-hati. Jangan sampai menyalahgunakan apa pun,” jelas Totok.
Menjaga Kepercayaan di Tengah Gempuran AI
Berbicara dalam forum yang sama, Dosen Jurnalistik Fikom Unpad, Achmad Abdul Basith, menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap industri pers perlu dibangun melalui reputasi dan verifikasi fakta.
Dia menjelaskan reputasi media bisa dibangun dari keterbukaan terhadap publik seperti kejelasan terkait pengelola dan keberadaan institusi. Adapun verifikasi fakta memerlukan kerja-kerja jurnalistik yang disiplin.
Basith menyebut, perkembangan AI memang dapat mendukung kerja media. Di media digital berbasis tulisan, misalnya, AI bisa memenuhi kebutuhan foto atau ilustrasi. Akan tetapi, ada banyak hal dalam kerja-kerja media yang tidak dapat dilakukan dengan AI.
"Perkembangan media digital dan sisi positif dari teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan. Penggunaan teknologi tetap perlu disertai upaya membangun kepercayaan melalui reputasi dan verifikasi fakta," ujarnya.
Dalam talkshow tersebut, Pemimpin Redaksi Tirto, Rachmadin Ismail menerangkan bahwa verifikasi informasi perlu selalu dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan publik.
Pemeriksaan fakta atau fact-check dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai tools verifikasi, metodologi, serta identifikasi pola untuk memastikan kebenaran informasi.
Rachmadin mencontohkan, saat tim investigasi Tirto.id menyelediki keberadaan kampung pelaku kejahatan scam, penelusuran informasi dan pengecekan fakta dilakukan hingga ke pelosok desa terpencil.
"Bagi kami, fact-checking merupakan salah satu ciri sekaligus nilai tambah Tirto," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengajak media-media lokal di Bandung untuk secara konsisten berupaya menjaga kepercayaan publik pada pers.
"Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi trust, karena kepercayaan tidak lahir secara instan. Reputasi itu dibangun bertahun-tahun, bisa runtuh dalam waktu sehari. Dalam konteks inilah saya melihat posisi media lokal menjadi sangat penting, media lokal mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Kedekatan yang tidak dimiliki oleh wartawan yang tidak berada di sumber peristiwa," kata dia.
Penulis: Akmal Firmansyah
Editor: Addi M Idhom
