Indeks Dewan Pers

PDIP mengadukan pemberitaan Media Indonesia dan Metro TV yang dinilai merugikan mereka saat acara HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers bersinergi untuk mengedukasi masyarakat terkait berita hoaks jelang Pemilu 2024.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Umbaran Wibowo bergelut di dunia jurnalis selama belasan tahun, itu diduga sebagai penyamaran dalam menjalankan tugas intelijen.

Dewan Pers menilai KUHP yang baru tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi.

AJI mendorong Bawaslu dan KPU bersama Dewan Pers menyusun pedoman pemberitaan pemilu.

Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana.

Faizal mengatakan Erick Thohir telah memobilisasi opini tentang dirinya di salah satu media.

Tiga problem utama yang membelit industri pers Indonesia yaitu kekerasan terhadap wartawan, kesejahteraan wartawan, dan akses informasi bagi difabel.

Mahfud MD berjanji masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan bahkan penghapusan pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.

Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.

Dewan Pers ingin penggugat menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan UU Pers. Apalagi penggugat belum menggunakan hak jawab.

Polri dan Dewan Pers sepakat ingin membangun kondisi yang nyaman menjelang tahun politik.

Mahfud MD mengaku sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya.

Ahli hukum pidana sebut subjek tentu adalah orang, tetapi objek yang disengketakan ialah objek pers sehingga Dewan Pers yang berwenang.

Edy Mulyadi menolak diperiksa sebagai saksi kasus kematian 6 Laskar FPI dengan dalih UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya menyarankan pelapor Najwa Shihab agar berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers.

Kekerasan terhadap jurnalis terus muncul setelah UU Pers berusia 21 tahun. Selain itu, ancaman baru terhadap mereka muncul dalam RKHP.