Indeks Dewan Pers

Dewan Pers ingin penggugat menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan UU Pers. Apalagi penggugat belum menggunakan hak jawab.

Polri dan Dewan Pers sepakat ingin membangun kondisi yang nyaman menjelang tahun politik.

Mahfud MD mengaku sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya.

Ahli hukum pidana sebut subjek tentu adalah orang, tetapi objek yang disengketakan ialah objek pers sehingga Dewan Pers yang berwenang.

Edy Mulyadi menolak diperiksa sebagai saksi kasus kematian 6 Laskar FPI dengan dalih UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya menyarankan pelapor Najwa Shihab agar berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers.

Kekerasan terhadap jurnalis terus muncul setelah UU Pers berusia 21 tahun. Selain itu, ancaman baru terhadap mereka muncul dalam RKHP.

Dewan Pers meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Demas Leira, jurnalis dari Kabupaten Mamuju Tengah.

Pemerintah berjanji, memberikan keringanan cicilan pajak korporasi yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

Dengan menjadi konstituen Dewan Pers, ASMI juga akan ikut serta dalam menegakkan kode etik jurnalistik.

Dewan Pers telah memanggil 33 media massa siber terkait pemberitaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020.

AMSI mengecam intimidasi siber, doxing hingga ancaman pembunuhan terhadap jurnalis Detikcom. Organisasi ini menilai intimidasi seperti itu bisa merusak kebebasan pers dan demokrasi.

Pasal-pasal dalam RUU KUHP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengebiri fungsi pers yang independen dan merdeka.

Ketua Dewan Pers M Nuh meminta kepada seluruh media cetak, TV, online, dan sebagainya untuk memberikan edukasi kepada publik perihal informasi Covid-19 atau wabah virus corona.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyarankan pelapor untuk meminta hak jawab kepada media yang bersangkutan, jangan langsung dilaporkan ke polisi.

Dewan Pers meminta kepolisian untuk bergerak mencari pelaku pengeroyokan terhadap jurnalis.

PDIP mengadu ke Dewan Pers. Mereka merasa pemberitaan terkait korupsi KPU-kader PDIP tak berimbang.

Menjelang tutup tahun 2019, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan masih terjadi; terbaru di Bangka Belitung dan Papua. 

Gugatan itu dilakukan dua hari sebelum jabatan Amran dicopot Presiden Jokowi, tepatnya Jumat (18/10/2019).

Dewan Pers menyatakan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.