Indeks Dewan Pers

Kekerasan terhadap jurnalis terus muncul setelah UU Pers berusia 21 tahun. Selain itu, ancaman baru terhadap mereka muncul dalam RKHP.

Dewan Pers meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Demas Leira, jurnalis dari Kabupaten Mamuju Tengah.

Pemerintah berjanji, memberikan keringanan cicilan pajak korporasi yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

Dengan menjadi konstituen Dewan Pers, ASMI juga akan ikut serta dalam menegakkan kode etik jurnalistik.

Dewan Pers telah memanggil 33 media massa siber terkait pemberitaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020.

AMSI mengecam intimidasi siber, doxing hingga ancaman pembunuhan terhadap jurnalis Detikcom. Organisasi ini menilai intimidasi seperti itu bisa merusak kebebasan pers dan demokrasi.

Pasal-pasal dalam RUU KUHP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengebiri fungsi pers yang independen dan merdeka.

Ketua Dewan Pers M Nuh meminta kepada seluruh media cetak, TV, online, dan sebagainya untuk memberikan edukasi kepada publik perihal informasi Covid-19 atau wabah virus corona.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyarankan pelapor untuk meminta hak jawab kepada media yang bersangkutan, jangan langsung dilaporkan ke polisi.

Dewan Pers meminta kepolisian untuk bergerak mencari pelaku pengeroyokan terhadap jurnalis.

PDIP mengadu ke Dewan Pers. Mereka merasa pemberitaan terkait korupsi KPU-kader PDIP tak berimbang.

Menjelang tutup tahun 2019, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan masih terjadi; terbaru di Bangka Belitung dan Papua. 

Gugatan itu dilakukan dua hari sebelum jabatan Amran dicopot Presiden Jokowi, tepatnya Jumat (18/10/2019).

Dewan Pers menyatakan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Pers mahasiswa perlu mandiri dan independen agar otoritas kampus tak lagi mengintervensi kerja jurnalistik.

Dewan Pers mengecam intimidasi aparat terhadap wartawan saat aksi demo Reformasi Dikorupsi di sejumlah kota.

Sampul Majalah Tempo mesti dibaca sebagai cara media menggambarkan situasi sosial yang berkembang terhadap sikap Jokowi terkait revisi UU KPK.

Pasal penghinaan Presiden itu multitafsir. Karena itu yang terjadi terhadap Majalah Tempo bisa terulang jika RKUHP disahkan.

Dewan Pers akan mengkaji aduan terhadap Majalah Tempo secara internal dahulu sebelum pelaksanaan mediasi.

Pelapor tidak mengetahui Undang-undang apa yang dilanggar Majalah Tempo.