Indeks Dewan Pers

Dewan Pers akan kirim hasil kajian komprehensif pendapat, penilaian, dan rekomendasi (PPR) tabloid Indonesia Barokah.

Dewan Pers akan melaporkan hasil penelitian mereka tentang media propaganda Indonesia Barokah.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menduga ada kepentingan politik yang menyudutkan paslon nomor urut 02 melalui tabloid Indonesia Barokah mengingat adanya biaya besar di baliknya.

Dewan Pers tidak bisa menangani kasus ini karena Indonesia Barokah bukan merupakan perusahan pers.

Tabloid Indonesia Barokah dinilai menyangkut pautkan kepentingan umat Islam sehingga berpotensi mempengaruhi pemilih yang sebelumnya ke Prabowo menjadi mengambang.

Hingga hari ini, Polda Metro Jaya belum menerima laporan yang mengadukan isi pemberitaan Tabloid Indonesia Barokah. 

BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim isi dari Tabloid Indonesia Barokah mengandung unsur fitnah dan hoaks yang menyudutkan paslon nomor urut 02, khususnya jelang Pilpres 2019.

Media seperti Indonesia Barokah sah menunjukan pandangan politik dalam editorial. Asal tidak mencampur aduk antara fakta dan opini dalam satu berita yang dimuat.

Jika konten tabloid Indonesia Barokah melanggar ketentuan pemilu, Bawaslu akan membawanya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Polisi belum bisa bersikap soal tabloid Indonesia Barokah, karena masih dalam ranah Dewan Pers.

Kata "insan pers" hilang dari pidato kebangsaan Prabowo Subianto, padahal dalam salinan yang sempat dibagi ke wartawan disebut jelas.

Anies membantah pernah mengirimkan surat ke Mendagri yang isinya meminta proses pemilihan wagub DKI dihentikan sementara hingga Pilpres 2019 selesai.

Dalam aturannya, kepolisian harus mengarahkan kasus yang dilaporkan ke lembaganya agar diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu.

LBH Pers meminta Harian Kompas aktif mendorong kasus ini agar diselesaikan di Dewan Pers.

BPPA telah menetapkan sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022 dari unsur wartawan, unsur perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.

Dewan Pers meminta Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub melapor ke lembaga tersebut jika merasa dirugikan dengan pemberitaan Tirto tentang sindikat jual beli ijazah bodong.

Pernyataan Farid disebut sedang menjalankan tugas dan fungsinya serta menjadi narasumber sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial.

AJI mendesak Polda Jateng untuk menyerahkan pelaporan atas jurnalis Serat.id, Zakki Amali ke Dewan Pers.

"Sedang dibahas teknisnya. Misalnya soal blocking time, definisinya seperti apa, kalau masuk pemberitaan berapa waktu lamanya boleh, dan lain-lain"

Hinca juga berkata akan mengejar pihak-pihak yang menyebarkan artikel Asia Sentinel tanpa konfirmasi.