Indeks Dewan Pers
Dewan Pers: Medsos Bisa Dimanfaatkan Teroris Sebar Ketakutan
Menurut anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi media sosial bisa dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk menyebarkan ketakutan serta paham radikalisme.
Rosiana Silalahi & Aiman Witjaksono Penuhi Panggilan Polisi
Terkait laporan kasus pencemaran nama baik Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman, presenter Kompas TV Aiman Witjaksono akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya.
Wabendum Golkar Laporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Wabendum Golkar Erwin Ricardo Silalahi melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers terkait tuduhan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Polda Metro Akan Serahkan Pelaporan Tiga Media ke Dewan Pers
Polda Metro Jaya menyatakan akan menyerahkan tiga media pemberitaan yang dilaporkan oleh Dirdik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman ke Dewan Pers.
Rekomendasi Kongres AMSI: Penguatan Organisasi & Lawan Hoax
Kongres I AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) menyepakati tujuh rekomendasi mengenai garis besar program kerja pengurus baru organisasi itu.
Dewan Pers Akan Rancang Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri
Dewan Pers akan membuat pedoman untuk media-media terkait peliputan dan pemberitaan mengenai kasus bunuh diri.
Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Peretas Situs Dewan Pers
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku yang melakukan peretasan terhadap situs Dewan Pers.
Dewan Pers Gunakan Jasa Pihak Luar untuk Pulihkan Laman
Dewan Pers hingga masih melakukan upaya pemulihan lamannya yang diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Tanggapan Ketua Dewan Pers Soal Peretasan Situs Lembaganya
Dewan Pers menyesalkan, namun menyetujui pesan yang ditulis peretas di situs resmi lembaganya.
Situs Resmi Dewan Pers Diretas Berisi Pesan Pro-Pancasila
Pesan yang ditinggalkan oleh peretas berhubungan dengan meningkatnya sentimen tentang Pancasila yang kini memang sedang menghangat.
Rekomendasi Dewan Pers terkait Reportase Allan Nairn
Dewan Pers mengeluarkan tujuh rekomendasi yang di antaranya menyebut Tirto harus melayani hak jawab Hary Tanoe secara proporsional disertai permintaan maaf.
Pers Indonesia Bergairah, Kebebasan Tidak
Berapa kasus kekerasan yang menimpa wartawan di Indonesia dari 2016 hingga medio 2017? Mengapa tak ada satu pun kasus-kasus ini diproses hukum?
TNI Sebaiknya Lapor ke Dewan Pers soal Tulisan Allan Nairn
Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, sesuai UU Pers, TNI bisa melapor ke Dewan Pers.
Verifikasi Perusahaan Pers Ditargetkan Selesai Tahun 2019
Program verifikasi perusahaan pers di Indonesia yang dicanangkan oleh Dewan Pers ditargetkan tuntas pada tahun 2019.
Dewan Pers: Tugas Jurnalis Tercemar Maraknya Berita Hoax
Tugas utama jurnalis dalam menyampaikan kebenaran telah dinodai dengan maraknya berita hoax. Karenanya media arus utama diimbau berperan aktif melaporkan berita yang sudah terverifikasi.
SPS Dukung Program Verifikasi Media Dewan Pers
Serikat Perusahaan Pers (SPS) memerintahkan semua anggotanya, yang terdiri dari 471 perusahaan media, untuk mendaftar program verifikasi Dewan Pers.
Dewan Pers: Kebebasan Pers Bukan untuk Dipakai Seenaknya
Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers.
Mulai Februari, Media Massa Terverifikasi Ditandai QR Code
Sejumlah media massa yang telah terverifikasi akan mulai ditandai Dewan Pers dengan sistem QR code bertepatan pada Hari Pers Nasional mendatang.
Perangi Berita Hoax, Dewan Pers Andalkan Barcode
Sistem barcode menjadi senjata jitu Dewan Pers untuk memerangi media abal-abal yang banyak menyiarkan berita palsu atau hoax.
Pemerintah Akan Tindak Tegas Media Online Hoax
Pemerintah akan segera menindak tegas media-media online penyebar berita bohong atau hoax. Hal ini terungkap saat Presiden Joko Widodo bersama sejumlah melakukan rapat terbatas dengan agenda pembahasan "Antisipasi Perkembangan Media Sosial, di Istana Kepresidenan, Kamis (29/12/2016).