tirto.id - Dewan Pers dan sejumlah persatuan wartawan mengusulkan pembentukan satu media center yang khusus menyiarkan informasi terkini soal Papua. Ini untuk menangkal simpang siur informasi yang terjadi sejak demonstrasi menentang rasisme hampir dua pekan lalu.
Menurut mereka, kesimpangsiuran informasi memperkeruh suasana Papua. Lembaga inilah yang diharapkan mampu jadi penengah sekaligus memberi informasi pasti.
"[Jadi] satu pintu. Tidak setiap orang kasih pernyataan, apalagi pernyataannya kemudian tidak sinkron dengan kondisi yang nyata," kata Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhari di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Jauhari berharap lembaga ini dapat segera dibentuk, apalagi, katanya, kasus Papua "sudah jadi bencana sosial."
Walau begitu ia sadar lembaga ini kemungkinan akan ditolak karena 'jakartasentris' dan dibentuk oleh pemerintah.
Untuk mencegah itu, ia ingin lembaga ini kelak diisi orang-orang yang netral, termasuk dari unsur orang Papua itu sendiri. Sejauh ini media-media di Jakarta paling sering mengandalkan sumber dari aparat, baik Polri atau TNI.
Jauhari tidak menjelaskan apakah sudah ada kandidat untuk mengisi posisi itu atau tidak.
Dalam pertemuan juga disepakati pentingnya pencabutan blokir internet oleh pemerintah. Menurut mereka, tertutupnya akses internet membuat masyarakat hanya mengonsumsi desas-desus dan tak bisa memastikan kebenaran informasi.
"Kok seolah-olah ada yang disembunyikan? Kalau internet dibuka, biarkan saja informasi berkembang. Masyarakat kan sekarang sudah lebih paham mereka mencari informasinya ke media mainstream yang reliable dan teruji," katanya.
Sejauh ini Kemkominfo masih enggan melakukan itu. Atas alasan keamanan, mereka hanya akan membuka akses internet jika kondisi sudah kondusif.
Barangkali itu masih lama karena Kamis (29/8/2019) kemarin, Jayapura kembali memanas. Ribuan orang turun ke jalanan dan membikin kota lumpuh.
Selain Ahmad Jauhari, Direktur Jenderal Aptika Kemkominfo Semuel Abrijani turut hadir dalam pertemuan. Sementara pihak KSP diwakili oleh Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardani.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
