Indeks Dana Kampanye

Politik
Rabu, 23 Jan 2019

Respons PDIP Soal Pengakuan Hashim Biayai Jokowi di Pilgub DKI

Hasto menegaskan, dana kampanye Jokowi di Pilkada DKI itu menggunakan uang sumbangan rakyat.
Politik
Kamis, 10 Jan 2019

Penyumbang Dana Kampanye Jokowi Diduga Disamarkan, Apa Masalahnya?

Jokowi-Ma'ruf menerima sumbangan dana kampanye dari dua komunitas golf. Diduga terafiliasi dengan perusahaan dan Bendahara TKN.
Politik
Kamis, 10 Jan 2019

Dicurigai Samarkan Dana Kampanye, TKN: Penyumbang dari Perusahaan

Sudah sesuai aturan KPU. Kalau orang beri sumbangan tidak dalam bentuk cash tapi sejenis. Kalau banyak itu bisa diwakili, tanpa perlu badan hukum.
Politik
Rabu, 9 Jan 2019

ICW Curigai Komunitas Golf Penyumbang Terbesar Dana Kampanye Jokowi

ICW mencurigai ada korporasi atau sejumlah individu yang ditutupi identitasnya di balik komunitas penyumbang terbesar dana kampanye Jokowi-Ma'ruf.   
Politik
Sabtu, 5 Jan 2019

Benarkah Sandiaga Janjikan Dana Kampanye ke Parpol Pengusung?

Menurut Andi Arief, Sandiaga menjanjikan dana kampanye. Namun pernyataan itu dibantah politikus PKS dan Gerindra. Siapa berdusta?
Politik
Kamis, 3 Jan 2019

Sumbangan Dana Kampanye: Perindo Terbanyak, Berkarya Paling Sedikit

Seluruh partai telah merampungkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kemarin. Perindo dapat paling banyak, Berkarya paling sedikit.
Politik
Rabu, 2 Jan 2019

TKN Jokowi-Ma'ruf Laporkan Sumbangan Dana Kampanye Rp 55,9 Miliar

Sampai saat ini Jokowi-Ma'ruf belum memberikan sumbangan untuk dana kampanye.
Politik
Rabu, 2 Jan 2019

PSI Serahkan Laporan Dana Kampanye ke KPU Sebesar Rp 21,3 Miliar

"PSI memberikan laporan senilai total Rp21 miliar, koma 300 juta sekian," ujar Suci.
Politik
Rabu, 2 Jan 2019

Dana Kampanye PDIP Bertambah Menjadi Rp118 Miliar

Dana kampanye yang dilaporkan oleh PDIP ke KPU bertambah menjadi Rp118 miliar. Tambahan berasal dari sumbangan para caleg.
Politik
Rabu, 2 Jan 2019

KPU Batasi Sumbangan Dana Kampanye Selain dari Paslon dan Parpol

"Kalau duitnya sendiri enggak ada batasan kemudian dari parpol pengusul juga tidak ada batasan," ujar Hasyim di Kantor KPU
Politik
Selasa, 1 Jan 2019

Sandi Sumbang 73% Dana Kampanye, Bagaimana Sumbangan Parpol Lain?

Sandiaga ingin transparan soal dana kampanye, karena itu ia mengumumkannya ke publik. Di balik itu, Sandi seperti hendak menagih partai lain agar turut serta menyumbang--dan tentu sulit karena mereka juga butuh uang.
Politik
Senin, 31 Des 2018

Sandi Tak Masalah Demokrat, PAN dan PKS Belum Setor Dana Kampanye

Menurut Sandiaga, kontribusi parpol koalisi tidak hanya dihitung dari sumbangan dana kampanye saja.
Politik
Jumat, 28 Des 2018

ICW Khawatir Ada Relasi Perusahaan Rokok dengan Peserta Pemilu 2019

ICW menilai potensi irisan kepentingan antara perusahaan rokok dan peserta Pemilu 2019 cukup tinggi. 
Politik
Kamis, 27 Des 2018

Bawaslu Siap Usut Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan Bareng PPATK

Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri indikasi kasus transaksi mencurigakan terkait dengan dana kampanye. 
Politik
Sabtu, 24 Nov 2018

Djoko Santoso: Dana Kampanye BPN Prabowo-Sandi Masih Minim

Menurut Sandiaga, jumlah dana kampanye mereka selama 23 September-22 Oktober baru mencapai Rp31,7 miliar.
Rabu, 31 Okt 2018

Dana Kampanye di Pilpres 2019 - Tirtografi

KPU menegaskan sumber dana
untuk Kampanye Capres dan Cawapres 2019
nanti harus diperjelas sumber dananya dari mana.
Politik
Kamis, 25 Okt 2018

Belum Sumbang Dana Kampanye Prabowo, Ketum PAN: Kami Modal Tenaga

"Kami memang soal logistik jauh dari incumbent."
Politik
Kamis, 25 Okt 2018

Dalih Partai Pengusung Prabowo-Sandi Belum Sumbang Dana Kampanye

Minimnya dana membuat Prabowo dan Sandiaga pilih paket hemat untuk kampanye pemenangan.
Politik
Selasa, 25 Sept 2018

ICW Perkirakan Banyak Kecurangan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu

ICW juga memprediksikan akan ada kecurangan terkait dana sumbangan untuk kampanye di Pemilu 2019.
Politik
Selasa, 25 Sept 2018

Laporan Dana Awal Kampanye dan Mengapa Ia Cuma Dianggap Basa-basi

Apakah laporan dana awal kampanye partai politik valid di saat politik uang masih merajalela? atau sekadar memenuhi syarat administratif belaka?