Indeks Dana Kampanye

Terdakwa dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada DJKA mengakui ada pengondisian proyek menutupi kebutuhan dana pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan jenis laporan yang tidak kunjung dilaporkan.

Menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah sama saja jalan mundur untuk penyelenggaraan pilkada yang bersih dari dana kotor.

Idham mengatakan, pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang.

Dalam legal drafting rancangan peraturan ini, KPU mengatur sumbangan dari perseorangan menjadi empat  kategori, salah satunya relawan.

Ongkos berpolitik selangit bakal merugikan kandidat yang punya kapasitas, namun kalah isi tas.

KPU mengumumkan laporan dana hasil kampanye, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD tercatat memiliki pengeluaran terbanyak, yakni Rp506,892 miliar.

Jesslyn ingin membawa aspirasi sekaligus memberdayakan seluruh warga yang tinggal di wilayah Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priok.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU mestinya memudahkan, bukan menyulitkan.

Bagja sebut PPATK setiap bersurat dengan Bawaslu terkait aliran dana mencurigakan selalu mencantumkan penjelasan informasi bersifat rahasia.

Pengeluaran dana kampanye PSI yang sebelumnya hanya dilaporkan sebesar Rp180 ribu meningkat drastis menjadi Rp24 miliar.

Airlangga Hartarto, memastikan, tidak ada aliran dana dari luar negeri yang masuk ke rekening partainya selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bawaslu RI akan mengecek kebenaran total pengeluaran PSI pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang hanya Rp180 ribu, sementara penerimaan Rp2 miliar.

Besaran dana kampanye ketiga pasangan capres dan cawapres yang maju di Pilpres 2024, siapa yang paling besar?

Wapres Ma'ruf Amin, berharap PPATK transparan membuka data dugaan dana kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.

Ivan sebut PPATK sudah melaporkan temuan ini kepada KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu.

PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menginisiasi penggalangan dana massal melalui platform digital untuk kepentingan kampanye.