Indeks Dana Kampanye

Apakah laporan dana awal kampanye partai politik valid di saat politik uang masih merajalela? atau sekadar memenuhi syarat administratif belaka?

Sandiaga menyebut uang Rp2 miliar itu disesuaikan dengan kebutuhan tim pemenangan.

KPU RI resmi menutup Laporan Awal Penerimaan Dana Kampanye, pada pukul 18.00 WIB, Minggu (23/9/2018).

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno memastikan dana kampanye untuk Pilpres 2019, akan lebih besar dari dana Pilkada DKI lalu.

Partai yang memiliki dana awal paling tinggi hingga penutupan LADK ialah PDIP, yakni Rp105,75 miliar.

Partai Gerinda melaporkan dana awal kampanye ke KPU pada Minggu (23/9/2018), senilai Rp75,3 miliar.

TKN Jokowi-Ma'ruf melaporkan PLADK sebesar Rp11 miliar ke KPU, pada Minggu (23/9/2018).

PBB mendatangi kantor KPU spada Minggu (23/9/2018) siang, untuk melaporkan dana awal kampanye mereka senilai Rp15 miliar.

PKB melaporkan dana awal kampanye ke KPU, yaitu sebesar Rp15 miliar.

Partai Perindo telah melaporkan dana awal kampanye kepada KPU, dengan saldo awal hanya Rp1 juta.

Modal kampanye Jokowi-Ma'ruf yang terkumpul dalam bentuk uang dan barang.

KPU mengimbau parpol agar menyerahkan laporan dana kampanye sehari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pengaturan pembatasan dana kampanye untuk pileg dan pilpres berbeda dengan pilkada.

Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengklaim belum ada penyetoran dana kontribusi dari capres-cawapres untuk biaya kampanye.

Fadli Zon bersikeras membantah tuduhan Andi Arief bahwa ada mahar dari Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN.

PKS bersedia menarik iuran dana kampanye jika kader mereka ikut Pilpres 2019.

Capres dan cawapres bisa menerima maksimal Rp25 miliar sumbangan dana kampanye dari parpol.

Dari puluhan Cagub-Cawagub yang akan berkontestasi di Pilkada 2018, hanya ada delapan pasangan yang melaporkan memiliki dana awal kampanye senilai Rp1 miliar ke atas.

"Prediksi dari tim kita [penyidik KPK] kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu [dana kampanye]," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Ada anggapan bagi bakal calon kepala daerah yang memiliki harta minim bahkan minus berpotensi ditunggangi saat kampanye atau hingga nanti setelah berkuasa.