Indeks Current Issue

Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak
Penetapan tersangka bisa menjadi salah karena prosedur formal yang lebih berpihak pada yang dominan itu tak menyentuh rasa keadilan publik.

Kapolri Ingin Tampilkan Polisi Humanis, tapi Anak Buahnya Brutal
Insiden polisi banting mahasiswa saat demo bertolak belakang dengan janji Kapolri Sigit yang ingin jadikan Polri sebagai institusi humanis.

Lili Pintauli dalam Kesaksian Syahrial di Tipikor, KPK Bisa Apa?
Kemunculan nama Lili Pintauli dalam kesaksian M Syahrial di persidangan Robin menandakan adanya dugaan pelanggaran pidana.

Polemik Jokowi Lantik Megawati jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN
Jokowi melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN di tengah kritik publik yang khawatir penelitian rawan dipolitisasi.

Aturan Pajak Orang Super Kaya di UU HPP Bisa Subsidi Warga Miskin?
Pengamat pajak CITA Fajry Akbar sebut meski jumlah orang dengan penghasilan Rp5 miliar per tahun sedikit, tapi potensi penarikan pajaknya besar.

Penolak Tambang Pasir Dipolisikan: Cara Bungkam Perlawanan Warga
Pelaporan 2 warga penolak tambang pasir ke polisi dinilai cara lama yang biasa digunakan terhadap para pejuang lingkungan.

Menilik Peluang Prabowo di Pilpres 2024 Usai Gagal Berkali-kali
Gerindra memastikan Prabowo Subianto kembali maju di Pemilu 2024. Bagaimana peluangnya usai berkali-kali kalah saat pilpres?

Kejanggalan Prosedur & Perang Narasi Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Penyangkalan Polri dengan alasan sesuai prosedur dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan citra polisi yang semakin buruk di mata masyarakat.

Tax Amnesty Jilid II & Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak
Bhima menilai tax amnesty jilid II bisa jadi blunder karena malah bisa berdampak pada penurunan kepatuhan pajak.

Risiko Kebobolan Varian Baru saat Karantina Dipangkas jadi 5 Hari
Epidemiolog sebut penelitian di Selandia Baru membuktikan karantina 5 hari tidak efektif menapis orang-orang yang masuk membawa virus COVID-19.

Motif di Balik Tarik Ulur Penentuan Tanggal Pemilu Serentak 2024
Pemerintah dan KPU beda pendapat soal waktu pelaksanaan Pemilu 2024. Ada apa di balik tarik ulur penentuan tanggal pemilu?

Pelabelan Berita Hoax oleh Polisi: Tak Paham UU Pers & Pembungkaman
LBH Pers menilai pelabelan hoaks terhadap karya jurnalistik yang terkonfirmasi tanda polisi tak paham UU Pers dan upaya pembungkaman.

Duduk Perkara Penyiksaan Difabel di Sleman, Diborgol hingga Disulut
Kasus penyiksaan terhadap penyandang disabilitas di Sleman, DIY terungkap. Rumah pengasuhan ternyata tak berizin.

Potensi Masalah & Urgensi Komcad di Tengah Agenda Reformasi Militer
Jokowi dinilai belum mendapat informasi penuh soal polemik komcad sehingga ia meresmikannya meski UU PSDN masih diuji materi di MK.

Di Balik Gaya Kepemimpinan Mensos Risma yang Suka Marah-Marah
Sikap Risma yang suka marah-marah dinilai efektif di Kota Surabaya. Namun tidak untuk skala nasional ketika ia menjabat menteri.

Amnesti untuk Saiful Mahdi: Bukan Sekadar Surat, tapi Simbol Nilai
Istri Saiful Mahdi sebut amnesti bagi suaminya bukan sekadar surat berharga yang akan mengembalikan kemerdekaannya, tapi ia adalah simbol nilai.
Merunut Twit Natalius Pigai soal Jokowi & Ganjar yang Tuai Polemik
Twit Pigai soal jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar menuai polemik hingga ia dilaporkan ke polisi. Bagaimana duduk perkaranya?

Catatan untuk TNI di HUT ke-76 & PR Panglima Baru Pengganti Hadi
Saat HUT TNI ke-76, Jokowi menekankan kebijakan belanja pertahanan berubah menjadi investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang.

Menilik Kans & Kendala Partai Buruh dalam Perpolitikan Nasional
Sejumlah organisasi buruh menginisiasi Partai Buruh dan bertarung pada Pemilu 2024. Bagaimana kans dan tantangannya?

Studi Banding DPR soal RUU TPKS ke Brazil & Ekuador: Pemborosan
Rencana Baleg studi banding RUU TPKS atau RUU PKS ke Brazil dan Ekuador menuai kritik. DPR lebih baik mendengarkan aspirasi korban.
Masuk tirto.id








