Indeks Current Issue

Fenomena partai bergerak agresif membangun silaturahmi tidak lepas dari keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar-PAN-PPP.

Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.

Langkah Jokowi dekat dengan semua calon potensial dinilai sebagai upaya agar segala pekerjaan yang dilakukan pemerintah saat ini tetap berlanjut.

Anies memang mesra dengan Nasdem, tapi Willy Aditya menegaskan semua keputusan terkait capres 2024 akan diputuskan dalam rakernas.

Dedi menilai langkah tidak mengambil inisiatif untuk berkomunikasi tidak lepas dari upaya PDIP menjaga wibawa dalam Pemilu 2024.

Hibnu menilai konsep proporsional dan profesional bisa menjadi ‘pagar api’ agar polisi terhindar dari penyalahgunaan senjata api.

Rencana tarif Candi Borobudur naik jadi Rp750.000 menuai kritik. Sebab pekerja bergaji UMR Jogja dan Jateng tak cukup bila berwisata ke candi itu.

Bisnis pakaian bekas atau thrift makin menjamur di Indonesia karena digandrungi kalangan anak muda.

Prabowo sebut pihaknya membuka diri perihal calon presiden. Sehingga bukan hanya dia yang berpeluang maju pada Pilpres 2024.

Pratikno sebut salah satu poin penting perombakan kabinet adalah penyelesaian masalah-masalah pemerintah yang perlu ditangani secara cepat.

Ketegangan Taufik dan Gerindra bermula saat ia mendoakan Anies Baswedan jadi capres 2024. Padahal Gerindra akan mengusung Prabowo.

Saat ini polisi yang sudah pensiun maupun masih aktif kerap berada di kekuasaan dengan duduk di kursi strategis pemerintahan maupun lembaga.

Semestinya Presiden Jokowi mengetahui rencana kebijakan yang akan ditempuh bawahannya, apalagi terkait regulasi seperti UU Sisdiknas.

Fahmi menilai jika pemberian subsidi melalui pembatasan pembelian pertalite dengan penetapan kriteria konsumen, maka sangat tidak tepat.

Revanlee menilai kehadiran Polri di tubuh Komnas HAM bisa berbahaya. Sebab, Komnas HAM akan menjadi bias.

Ratusan organisasi layangkan surat ke Sri Mulyani agar mencabut SK dan memulihkan hak DH, ASN difabel yang dipecat. Bagaimana duduk perkaranya?

Kasus Brotoseno membuktikan seolah Polri kekurangan personel sehingga mempertahankan orang bermasalah. Seharusnya Polri menegakkan etik.

Pangi sebut kursi ketua KPK semestinya bisa membawa efek elektoral bila dinilai berkinerja baik. Namun dalam kasus Firli tidak demikian.

Komnas Perempuan menilai cara pandang Basir Qodim yang mengusulkan raperda janda masih mendiskreditkan perempuan.

Pemrov DKI dan panitia penyelenggara Formula E didesak transparan mengenai jumlah sponsor dan besaran dana yang diterima.