Indeks Current Issue

Revanlee menilai kehadiran Polri di tubuh Komnas HAM bisa berbahaya. Sebab, Komnas HAM akan menjadi bias.

Ratusan organisasi layangkan surat ke Sri Mulyani agar mencabut SK dan memulihkan hak DH, ASN difabel yang dipecat. Bagaimana duduk perkaranya?

Kasus Brotoseno membuktikan seolah Polri kekurangan personel sehingga mempertahankan orang bermasalah. Seharusnya Polri menegakkan etik.

Pangi sebut kursi ketua KPK semestinya bisa membawa efek elektoral bila dinilai berkinerja baik. Namun dalam kasus Firli tidak demikian.

Komnas Perempuan menilai cara pandang Basir Qodim yang mengusulkan raperda janda masih mendiskreditkan perempuan.

Pemrov DKI dan panitia penyelenggara Formula E didesak transparan mengenai jumlah sponsor dan besaran dana yang diterima.

Tindakan kali ini merupakan aksi ketiga Puan Maharani berhubungan dengan kasus mematikan mik selama menjadi ketua DPR RI.

Semestinya PAN yang punya kursi di DPR mengajak fraksi lain mendorong perubahan UU Pemilu usai MK berkali-kali menolak uji materi PT 20%.

Ketegangan antara PBNU dan PKB besutan Cak Imin terus berlanjut. Siapa yang diuntungkan dari disharmoni ini?

Penyakit hepatitis akut, cacar monyet, dan virus Hendra muncul karena kewaspadaan negara-negara di dunia saat ini lebih meningkat atau awas.

Hakim seharusnya menjaga martabat diri. Bayangkan jika ia harus memimpin persidangan, tapi kondisinya di bawah pengaruh sabu-sabu.

Kompolnas kerap menerima laporan kasus perselingkuhan maupun kasus penelantaran yang dilakukan anggota Polri.

Harga TBS petani di 22 provinsi penghasil sawit sampai hari ini jatuh di bawah harga yang ditetapkan dinas perkebunan wilayah masing-masing.

Tugas BIN yang besar seharusnya tidak membuat Kabinda Brigjen TNI Andi Chadra rangkap jabatan pada bagian yang bukan tugasnya.

Krisis air bersih dikeluhkan warga Marunda Kepu, Jakarta Utara. Air mati sudah sebulan masih terjadi di Ibu Kota.

Jargon pencegahan yang disebut-sebut pimpinan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi ternyata tidak memberikan nilai positif.

PAN, Golkar hingga PPP merespons pernyataan Muhaimin Iskandar yang siap gabung koalisi dengan syarat Cak Imin capres dari KIB.

Fachrizal menilai jika polisi mau komprehensif mengusut kasus ini, maka perkara harus ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam kasus Paniai, konstruksi perkara Kejagung hanya fokus pada pelaku tunggal berinisial IS. Padahal kasus itu tidak melibatkan satu orang saja.

Suara Muhammadiyah pada Pemilu 2024 akan terpecah untuk Partai Pelita dan Partai Ummat yang selama ini didominasi PAN.