Indeks Current Issue

Sebelumnya, YLKI memang pernah bersikap kontra terhadap PT IBU dan menginginkan adanya hukuman berat. Namun, setelah melihat konteks keseluruhan, belum menemukan kejanggalan terhadap UU Perlindungan Konsumen.

Efek domino krisis garam ini juga terjadi pada industri pengolahan ikan asin dan kerajinan kulit.

Kementerian Perdagangan didesak untuk impor menyikapi krisis garam yang terjadi.

Ombudsman RI dalami dugaan adanya maladministrasi dalam polemik beras Maknyuss.

DPR menilai tidak ada relevansi antara kehadiran Adhyaksa di acara HTI dengan organisasi Pramuka.

Novel meminta dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus penyerangan terhadapnya.

Novel menyebut ada dua kelompok di internal Polri yakni yang ingin melindunginya dan mencari-cari kesalahannya.

Beberapa peritel sementara menarik beras cap Maknyuss dan Ayam Jago.

Apa yang terjadi sehingga harga garam melonjak cukup drastis?

Di Lapas Sukamiskin Nazaruddin tidak disukai oleh para terpidana korupsi lainnya.

Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.

Sejumlah pembina di tingkat kwarcab mengaku tidak mendapat dana yang diberikan Kemenpora ke Kwarnas.

TPSF buka-bukaan soal tuduhan yang dialamatkan kepada PT IBU terkait beras dengan merek dagang Maknyuss dan Cap Ayam Jago. Apa saja bantahan mereka?

Pengurus kwartir daerah (kwarcab) Pramuka meminta Menpora Imam Nahrowi tidak mengeneralisir kehadiran Adhyaksa Dault di acara HTI ke organisasi Pramuka.

Adhyaksa mengklaim telah menjelaskan posisi kehadirannya di acara HTI kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, BIN, dan Imam Nachrowi.

Pembekuan dana Pramuka hanya langkah awal Kemenpora, karena Ketua Pramuka diduga terlibat dalam organisasi yang sudah dilarang pemerintah, HTI.

Grab akan melanjutkan upayanya untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dan berinvestasi di GrabPay, solusi pembayaran mobile yang dimilikinya.

Putusan MK diharapkan dapat mengakhiri polemik ketentuan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Pembubaran ormas tanpa mekanisme pengadilan berpotensi menciptakan diskriminasi dan persekusi terhadap anggotanya.

Beredar sebuah dokumen yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS.