Indeks Current Issue

Titi sebut partai harus bisa kreatif mengingat masa kampanye terlampau singkat untuk mengenalkan diri kepada pemilihnya.

Mata rantai perkawinan anak harus diputus hingga ke akarnya demi mencegah bencana multisektor.

Penggusuran SDN Pocin 1 yang akan dialihkan menjadi bangunan masjid menuai polemik. Bagaimana duduk perkaranya?

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

MTI menilai rencana pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik kepada ojek online salah sasaran dan kurang tepat.

Fahmi sebut argumen Kemenhan soal gelar tituler malah mengerdilkan makna kesemestaan dalam sistem pertahanan semesta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris klaim draf RUU Kesehatan yang beredar di masyarakat bukan berasal dari DPR.

Protes Bupati Kepulauan Meranti soal dana bagi hasil daerah menjadi momentum untuk mencari mekanisme DBH yang ideal.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Perppu Pemilu, lalu apakah ini menjadi solusi atas masalah pelaksanaan pemilu atau membuka peluang masalah baru?

Temuan baru BMKG Patahan Cugenang sesar aktif, apa yang perlu diperhatikan pemerintah saat merelokasi pemukiman korban gempa Cianjur?

KPU dan Bawaslu menanggapi dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Program deradikalisasi BNPT dinilai kurang efektif meski pun anggaran yang diterima jumbo Rp431 miliar, lalu apa solusinya?

Sekitar 97 perusahaan telah merelokasi pabrik ke wilayah Jawa Tengah, apakah semata-mata karena UMP murah atau ada faktor lain?

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi magnet kuat di bursa capres-cawapres Pemilu 2024.

Arief klaim beras impor ini tak akan mengganggu beras petani karena hanya digunakan untuk pengendalian harga dan pemenuhan pangan.

Tentara yang seharusnya memberikan contoh justru terlibat narkoba. Maka hukumannya sebaiknya lebih berat ketimbang pelaku sipil.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan membuat peran ulama perempuan menjadi krusial dalam penghapusan kekerasan melalui pendekatan dakwah.

Alvin Nicola menilai kasus Bupati Bangkalan ini adalah bukti birokrasi Indonesia masih transaksional.

Andika Perkasa dinilai bisa menjadi alternatif, selain Prabowo, AHY, Moeldoko maupun Gatot Nurmantyo.

Fahmi sebut perlu ada evaluasi prosedur keamanan dan standar setelah kejadian bom bunuh diri di Bandung ini.