Indeks Current Issue

Alvin sebut Jokowi pakai acara HUT Hanura sebagai panggung pernyataan karena acara itu jadi tempat tepat untuk mengklarifikasi isu tersebut.

Keberadaan daycare yang terjangkau dan berkualitas berperan penting dalam produktivitas ibu bekerja dan terpenuhinya hak-hak anak.

Adriana berpendapat pemerintah perlu menghadapi TPNPB ideologis untuk bicara, bukan baku muntah pelor.

Zaenur mengingatkan OTT itu adalah kewajiban penegak hukum bila ada tindak pidana. Pernyataan Luhut justru kontraproduktif.

Meski banyak masalah, Piter berharap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak bernasib sama seperti proyek Hambalang.

Nasdem kerap bersama Anies dinilai wajar karena sudah deklarasi. Sementara PKS dan Demokrat masih belum menentukan sikap.

Ekonom sebut kehadiran omnibus law UU P2SK ini bisa membuat sistem keuangan di Indonesia lebih siap hadapi risiko resesi.

Doni Salmanan terjerat kasus Quotex dan Indra Kenz terseret kasus Binomo. Meski sama-sama opsi biner, tapi vonisnya berbeda.

Mata rantai perkawinan anak harus diputus hingga ke akarnya demi mencegah bencana multisektor.

Titi sebut partai harus bisa kreatif mengingat masa kampanye terlampau singkat untuk mengenalkan diri kepada pemilihnya.

Penggusuran SDN Pocin 1 yang akan dialihkan menjadi bangunan masjid menuai polemik. Bagaimana duduk perkaranya?

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

MTI menilai rencana pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik kepada ojek online salah sasaran dan kurang tepat.

Fahmi sebut argumen Kemenhan soal gelar tituler malah mengerdilkan makna kesemestaan dalam sistem pertahanan semesta.

Protes Bupati Kepulauan Meranti soal dana bagi hasil daerah menjadi momentum untuk mencari mekanisme DBH yang ideal.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris klaim draf RUU Kesehatan yang beredar di masyarakat bukan berasal dari DPR.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Perppu Pemilu, lalu apakah ini menjadi solusi atas masalah pelaksanaan pemilu atau membuka peluang masalah baru?

Temuan baru BMKG Patahan Cugenang sesar aktif, apa yang perlu diperhatikan pemerintah saat merelokasi pemukiman korban gempa Cianjur?

KPU dan Bawaslu menanggapi dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Sekitar 97 perusahaan telah merelokasi pabrik ke wilayah Jawa Tengah, apakah semata-mata karena UMP murah atau ada faktor lain?