tirto.id - Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan menarik soal pemilihan umum serentak 2024. Jokowi “curhat” terkait Istana yang selalu dijadikan kambing hitam soal persiapan pemilu, mulai dari masalah verifikasi parpol, koalisi hingga pencapresan. Eks Wali Kota Solo itu menjawab sejumlah tudingan itu saat HUT Partai Hanura ke-16 di Jakarta.
Pada awal pidato, Jokowi mengucapkan selamat kepada Partai Hanura yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang sempat menyinggung soal Hanura lolos verifikasi secara murni. Jokowi langsung menyebut wajar Hanura lolos, tapi sambil cerita ada pihak yang menuduh Istana terlibat dalam proses verifikasi parpol.
“Apalagi yang mau dicek? Ya pasti lolos [Partai Hanura]. Tapi repotnya, ini repotnya, urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” kata Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Sebagai catatan, Ketua Majelis DPP Partai Ummat, Amien Rais sempat menyatakan bahwa partainya diprediksi tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Dalam konferensi pers sebelum penetapan, Amien menuding partainya tidak akan lolos dan disingkirkan penguasa.
Pada akhirnya, KPU resmi mengumumkan peserta Pemilu 2024 dan Partai Ummat terbukti tidak lolos. Partai besutan Amien Rais itu mengajukan gugatan ke Bawaslu. Kabar terakhir, KPU dan Partai Ummat memutuskan untuk verifikasi ulang.
Jokowi mengklaim tidak tahu mengenai verifikasi partai untuk menjadi peserta pemilu. Ia menegaskan bahwa wewenang tersebut ada pada KPU. Oleh karena itu, ia membantah ada intervensi dalam proses verifikasi peserta pemilu.
“Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini, kan, total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi. Ndak ada,” kata Jokowi.
Selain soal verifikasi faktual partai peserta pemilu, Jokowi juga menyinggung soal koalisi hingga pencapresan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir muncul tudingan bahwa Istana yang menggagalkan kemunculan koalisi.
“Gagal koalisi nanti yang dituduh nanti Istana lagi. Ini Istana, ini Istana, ini Istana. Padahal kita itu enggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu,” kata Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-16 Partai Hanura.
Jokowi menambahkan, “Tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak.”
Jokowi pun tidak memungkiri kekhawatiran bahwa ada pihak yang mungkin menuduhnya soal gagal pencapresan. Ia khawatir ada pihak yang menuding Istana ikut menggagalkan pencalonan pihak tertentu.
“Ada lagi nanti, mungkin, mungkin, untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutanan. Lah, urusannya apa dengan saya?” kata Jokowi bertanya.
Jokowi menyinggung ia khawatir ada tudingan bahwa Istana mengatur soal pasangan calon capres-cawapres. Ia menilai, permasalahan tersebut adalah wewenang partai politik. Ia mengaku tidak ingin ada partai yang tidak bisa masuk koalisi tertentu karena faktor tertentu. Ia pun mengaku tidak paham selalu ada tuduhan yang dialamatkan ke Istana.
“Jadi memang repot, kami yang duduk di Istana ini, kelihatan enggak ada benarnya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang, ya ke Istana,” kata Jokowi.
Partai Demokrat: Koalisi Memang Urusan Parpol
Pernyataan Jokowi soal koalisi lantas direspons Wasekjen DPP Partai Demokrat, Renanda Bahtiar. Ia menegaskan bahwa masalah koalisi memang urusan partai politik. Istana, kata Renanda, seharusnya tidak perlu takut disalahkan.
“Tak perlu Istana takut disalahkan kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” kata Renanda dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).
Renanda menilai, tuduhan tersebut muncul karena Jokowi kerap memberikan endorsement kepada tokoh yang akan maju sebagai bakal capres. Hal itu sulit untuk tidak dianggap sebagai aksi intervensi dan tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya, termasuk SBY.
Oleh karena itu, kata dia, Demokrat mendorong agar Istana fokus perbaiki ekonomi rakyat. Ia mengklaim, rakyat makin banyak yang tambah miskin akibat pandemi dan belum pulih. Selain itu, angka pengangguran juga meningkat. Ia juga mendorong agar pemerintah Jokowi belajar dari SBY.
“Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran. Makanya di era SBY kemiskinan bisa turun 5,7 persen selama 10 tahun. Sedangkan di era Jokowi ini baru mampu menurunkan 1,04 persen di lima tahun pertama. Sedangkan ketika pandemi COVID, malah melonjak kembali,” kata Renanda.
Renanda menambahkan, “Masih ada waktu dua tahun. Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan, mungkin ekonomi kita bisa membaik.”
Jokowi Sedang Melawan atau Baper?
Analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin menyatakan, aksi Jokowi wajar dalam upaya kampanye politik. Ia juga menilai wajar bila lawan politik melempar pesan negatif kepada petahana.
Setidaknya ada 6 bentuk pesan yang disampaikan petahana sebagai respons dari pesan negatif pada petahana, yakni: denial, counter-attack the issue, providing alternative frame, justification, ignore the issue, atau admit and asking for forgiveness. Jokowi memilih untuk menyangkal dalam merespons isu negatif soal pemilu ke arah Istana.
“Respons ini penting karena kalau didiamkan maka akan menimbulkan beberapa dampak,” kata Alvin kepada reporter Tirto, Kamis (22/12/2022).
Pertama, kata Alvin, Jokowi secara tidak langsung memberi kesan bahwa pesan negatif tersebut benar. Kedua, Jokowi dapat membuat pendukungnya kecewa. Ketiga, stabilitas politik bisa goyah.
Alvin mengatakan, Jokowi menggunakan acara HUT Hanura sebagai panggung pernyataan karena acara tersebut menjadi tempat tepat untuk mengklarifikasi isu tersebut. Ia tidak memungkiri ada beragam isu yang bisa dikaitkan dari pesan Jokowi.
“Namun satu hal yang pasti adalah Jokowi terlihat jengah dengan ucapan-ucapan miring yang tertuju kepadanya,” kata Alvin.
Dalam pernyataan koalisi misalnya, Jokowi wajar menjawab tudingan tersebut. Jokowi memberikan disclaimer bahwa ia tidak terlibat dalam isu koalisi. Semua murni diberikan wewenang kepada partai dan koalisi.
“Jokowi tidak mau jadi kambing hitam yang terseret dalam tensi panas politik menuju 2024,” kata Alvin.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo menilai, Jokowi terkesan baper dengan menyinggung tudingan soal pemilu ke Istana. Ia justru bertanya pihak mana yang menuding Jokowi.
"Kalau menurut saya ya, Pak Jokowi baper saja itu, karena sebetulnya siapa sih yang menuding bahwa Istana mengintervensi verifikasi faktual? Karena kalau dari masyarakat sipil, kan, melihatnya justru penyelenggara pemilu, Bawaslu lah yang kemudian bertanggung jawab atas gonjang-ganjing di verifikasi faktual,” kata Kunto kepada Tirto, Kamis (22/12/2022).
Kunto pun menyoalkan jawaban Jokowi soal koalisi. Ia mengingatkan bahwa masalah koalisi dan pencapresan itu soal dinamika politik. Ia beranggapan masyarakat Indonesia juga cukup paham bahwa ada banyak variabel di dalam dinamika politik dan presiden bukan variabel yang paling besar.
“Jadi kalau Pak Jokowi menganggap sedemikian rupa, satu bisa jadi Pak Jokowi baper atau kedua Pak Jokowi sangat overconfident bahwa pengaruhnya memang sangat besar gitu,” kata Kunto.
Kunto juga menilai pandangan upaya menggagalkan koalisi lazim terjadi. Ia beralasan, publik sudah dihadapkan dalam pemilu dua poros di mana ketika satu poros gagal, maka akan menyasar ke poros lain.
“Saling tuding itu sangat wajar dalam politik, tapi apakah itu benar terjadi kan susah untuk pembuktiannya,” kata Kunto.
Sedangkan alasan Jokowi berbicara di depan kader Hanura karena yakin momen yang berjalan pas, kata Kunto. Ia menilai, Jokowi memilih Hanura sebagai panggung karena Hanura akan mendengarkan keluh kesahnya tentang tudingan pemilu.
“Pas ada momentumnya, Jokowi merasa perlu curhat di depan partai politik soal gonjang-ganjing verifikasi faktual ini karena dia yakin bahwa Hanura pasti akan mendengarkan. Itu akan menjadi concern partai politik,” kata Kunto.
Penjelasan Istana
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjawab soal curhat Jokowi di depan Partai Hanura. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah ikut campur soal politik.
“Sejauh yang saya tahu bahwa persoalan-persoalan politik itu, yang telah dikelola oleh KPU, kami tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak, enggak ada. Enggak ada cerita itu, kita mau melakukan politik praktis, enggak, apalagi KSP sama sekali (tidak),” kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Moeldoko menegaskan KSP fokus pada penyelesaian program pemerintah terutama proyek strategis nasional. Mereka mengkalkulasikan penyelesaian program karena waktu pemerintahan Jokowi tinggal dua tahun. Mereka memetakan proyek yang bisa diselesaikan dan hasil dari proyek tersebut.
“Itu yang sedang saya kerjakan gitu ya. Jadi enggak berpikir bagaimana politik praktis untuk 2024. Enggak," tegas Moeldoko.
Moeldoko pun meminta publik untuk tidak buru-buru menuding Istana terlibat dalam pemilu. Ia menegaskan bahwa pemerintah fokus pada masalah pemerintahan dan selalu sepakat dengan KPU.
“Saya pikir itu jangan buru-buru berpikir negatif seperti itu lah ya. […..] Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program, belum berpikir tentang bagaimana tetek bengek tentang 2024, kecuali kita mengikuti bagaimana yang telah disusun oleh KPU,” kata Moeldoko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
