Indeks Current Issue

Setidaknya hingga akhir tahun lalu, pemerintah memastikan tak bakal meregulasi ojek online. Tapi kini mereka berubah.

Akun Nurhadi-Aldo jadi perbincangan di media sosial. Kemunculan mereka bersamaan dengan kampanye pilpres yang dianggap berisi debat tak mutu.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai tindakan polisi membuka identitas VA dan AS tidak etis dan diskriminatif.

Pemerintah didorong lebih fokus mengantisipasi perlambatan ekonomi Cina, salah satunya menjangkau pasar alternatif di luar negeri tirai bambu itu.

Jika pernyataan diberikan sebelum debat Pilpres 2019, Jokowi diuntungkan. Soalnya, dia kurang jago bicara. Meski demikian anggapan ini disanggah TKN.

Dalam kasus VA, polisi juga menangkap R, tapi R tak diekspose dan diperlakukan berbeda dengan VA dan AS yang diumbar identitasnya.

Pemerintah memutuskan tarif dasar listrik tidak naik pada triwulan I 2019. Bagaimana dengan keuangan PLN?

PSSI didorong agar serius menyelesaikan kasus mafia skor, salah satunya menjadikannya sebagai bahasan di kongres akhir bulan ini.

Tata ruang banyak wilayah di Indonesia abai terhadap ancaman bencana.

Dalam kasus prostitusi, hanya germo/muncikari yang bisa dikenakan pidana. PSK dan konsumennya tidak.

Kubu Jokowi dan Prabowo sama-sama menawarkan solusi jangka panjang soal defisit BPJS Kesehatan. Apakah efektif?

BPN Prabowo-Sandi menyesalkan karena kubu Jokowi-Ma'ruf yang “ngotot” tak mau bila penyampaian visi misi dilakukan langsung oleh paslon.

Meskipun isu rangkap jabatan pengurus PSSI dengan klub menuai sorotan, tapi masalah ini belum tentu dibahas di Kongres PSSI.

Ma'ruf Amin mulai menunjukkan sikap agresif dalam kampanye ini. Tapi itu dianggap bukan soal oleh TKN selama tak melanggar etika.

Upaya pembuktian Polri tak sebatas ucapan, harus ada bukti yang menunjukkan mereka memang tak datang ke bekas rumah Andi Arief.

BPJS Kesehatan diduga sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Menurut Andi Arief, Sandiaga menjanjikan dana kampanye. Namun pernyataan itu dibantah politikus PKS dan Gerindra. Siapa berdusta?

Arak-arakan ondel-ondel di Jakarta banyak melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Bahkan banyak yang masih duduk di bangku SD.

Rencana BNPB tidak lagi di bawah presiden, melainkan menkopolhukam menuai kritik.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan surat utang (obligasi) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana ini ditentang karena serapan APBD DKI dinilai masih rendah.