Beda Solusi Kubu Jokowi dan Prabowo Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Oleh: Riyan Setiawan - 6 Januari 2019
Dibaca Normal 2 menit
Kubu Jokowi dan Prabowo sama-sama menawarkan solusi jangka panjang soal defisit BPJS Kesehatan. Apakah efektif?
tirto.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit sejak beroperasi pada Januari 2014. Angkanya tiap tahun kian naik dan pemerintah selalu selalu memakai solusi jangka pendek lewat mekanisme pencairan dana talangan yang bersumber dari APBN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, pada 12 Desember 2018 bahkan memproyeksi instansinya bakal kembali mengalami defisit hingga Rp16,5 triliun tahun ini. Menurutnya, besaran utang ini bisa terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat jaminan sosial.

Dengan demikian, maka tak cukup jika pemerintah hanya mengandalkan dana talangan yang diambil dari salah satu pos anggaran di APBN. Menjelang Pilpres 2019 ini, kedua kubu pasangan capres-cawapres pun menawarkan strategi khusus cara agar masalah defisit BPJS Kesehatan yang menahun ini dapat diatasi.

Juru Bicara Bidang Kesehatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dede Yusuf menilai defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan selama ini karena premi yang dibayar oleh masyarakat terlalu kecil.

Sehingga, kata politikus Demokrat ini, premi yang sudah ditentukan, misalnya kelas 3 yaitu Rp25.500, harus dinaikkan lagi menjadi Rp35.000 per bulan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan ini mengatakan, jika premi dinaikkan setidaknya Rp10.000, maka dapat menambah pemasukan bagi BPJS Kesehatan.

Menurut Dede, bila saat ini peserta BPJS Kesehatan mencapai 96 juta jiwa, maka tinggal dikalikan saja.

“Kami melihat titik kelemahan dari BPJS ini jumlah premi yang dibayar negara terlalu kecil. Berarti dengan ada kenaikan Rp10 ribu, kali saja sama pengguna BPJS, maka akan bertambah pendapatannya,” kata Dede kepada reporter Tirto, Jumat (4/1/2019) malam.

Selain biaya premi yang dinaikkan, kata Dede, jika pasangan Prabowo-Sandiaga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka pemerintah akan menyiapkan dana taktis melalui APBN.

Fungsinya, kata Dede, untuk mengcover anggaran defisit dan menambal tunggakan peserta BPJS Kesehatan.



Berbeda dengan oposisi, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago mengatakan paslon nomor urut 01 akan melakukan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Tujuannya, kata politikus Partai Nasdem ini, untuk mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan yang saat ini tengah defisit.

Irma menjelaskan, program Germas adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi tubuh manusia agar tidak mudah terserang penyakit.

Hal tersebut sebagai bentuk preventif atau upaya pencegahan penyakit.

“Kesadaran masyarakat terhadap pola makan belum bagus, maka dibutuhkan Germas. Kalau masyarakat sehat, secara otomatis orang berobat turun,” kata Irma yang juga anggota Komisi IX DPR yang membidangi soal kesehatan ini.

Selain itu, Irma mengatakan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan terus ditambah jika Presiden Jokowi terpilih kembali pada Pilpres 2019.

Politikus Nasdem ini menegaskan, pasangan Jokowi-Ma'ruf berencana menambah jumlah peserta BPJS Kesehatan kategori PBI dari 96 juta menjadi 150 juta.

“Maka bisa dibilang, 60 persen masyarakat Indonesia akan mendapat bantuan [iuran] gratis dari pemerintah,” kata Irma.


Infografik CI Defisit BPJS Kesehatan
Infografik CI Defisit BPJS Kesehatan

Apa Kata BPJS Watch?


Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai langkah untuk menaikkan premi seperti diungkapkan Dede Yusuf sudah tepat. Hal ini, kata dia, sudah sering ia suarakan agar pemerintah Jokowi juga melakukannya.

Sayangnya, pemerintah saat ini justru tidak mau menaikkan premi, dan justru lebih memilih menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan dana talangan yang bersumber dari APBN.

Karena itu, kata Timboel, upaya lain yang diwacanakan BPN Prabowo-Sandiaga, yaitu membuat dana taktis dari APBN untuk menambal defisit kurang tepat.

Sebab, kata Timboel, dikhawatirkan BPJS Kesehatan terus mengandalkan dana tersebut, seperti yang selama ini terjadi.

“Terus kerjaannya Direksi JKN [Jaminan Kesehatan Nasional] apa? Kemudian iuran dibiarkan, ada tunggakan dibiarkan. Karena dia [direksi] yakin kalau ada kekurangan ditambal APBN. Kan jadi begitu pikirannya. Nah, itu enggak benar, enggak sehat,” kata dia.

Sementara terkait tawaran TKN Jokowi-Ma'ruf, Timboel menilai, program preventif atau upaya pencegahan penyakit dari pemerintah saat ini sudah bagus. Sayangnya, lagi-lagi kebijakan itu masih dilakukan setengah hati.

Hal tersebut, kata Timboel, dibuktikan ketika ia melihat langsung banyaknya kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Belum lagi jumlah penyakit seperti diabetes dan penyakit berat lainnya yang meningkat.

“Itu, kan, menunjukkan angka yang meningkat dan jika dilihat [semakin banyaknya penyakit] tidak adanya promotif preventif. Ya setengah hati,” kata Timboel.

Namun, kata Timboel, upaya kubu JKN Jokowi-Ma'ruf untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan dinilai sangat baik.

Meski demikian, Timboel menyarankan, dibandingkan menambah jumlah PBI, lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu yang berjumlah 40% atau sekitar 100 juta jiwa.

Hal tersebut, kata Timboel, karena masih banyaknya masyarakat kurang mampu di daerah pedalaman yang tidak mempunyai biaya saat dirujuk ke Rumah Sakit di kota. Alhasil, kata Timboel, mereka tak bisa berobat.

“Khusus untuk rakyat miskin juga dibiayai bagaimana bisa ke tempat rujukan. Selain menambah kuantitas, harus juga menambah kualitas. Mendingan fokus 40% dan menambah kualitas,” kata Timboel.

Baca juga artikel terkait BPJS KESEHATAN atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz