Indeks Current Issue

Timnas AMIN dan Ganjar-Mahfud menyampaikan beberapa substansi permohonan yang hampir sama di sidang sengketa Pilpres di MK.

Bantuan sosial dinilai memiliki pengaruh politik besar dalam pemilihan kepala daerah.

Pencegahan tawuran berkedok perang sarung dan aksi kejahatan jalanan remaja dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Budaya hukum di Indonesia masih rentan bagi pejuang lingkungan dan HAM karena dipakai mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Investor dinilai tidak akan ragu lagi untuk menanamkan modalnya ke Tanah Air.

Komposisi kabinet Prabowo-Gibran tanpa profesional dinilai bisa mengganggu stabilitas ekonomi sebab itu perlu formulasi tepat.

Airlangga merupakan tokoh yang paling berpeluang kembali menjabat menjadi ketua umum Partai Golkar. Alasannya, ia turut membawa perolehan suara legislatif.

Blusukan Presiden Jokowi dinilai sekadar mengejar reputasi yang bercitra publik semata yang sifatnya tidak permanen.

Masyarakat adat di Indonesia terus terancam dan menuju titik kritis karena kekosongan payung hukum yang seharusnya menjamin hak-hak hidup mereka.

Belajar dari Pemilu 2024, Partai Buruh akan mengintensifkan pendidikan politik untuk membangun kesadaran warga agak berpolitik yang tidak pragmatis.

Potensi pengembangan bioavtur menggunakan minyak kelapa cukup besar alasannya karena Indonesia merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia.

Idrus Marham mengakui bahwa kemenangan Golkar di Pemilu 2024 tidak lepas dari Jokowi effect.

Pemerintah terkesan meninggalkan Jakarta usai pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Pemerintah Indonesia dinilai perlu belajar dari Singapura sebelum menggagas konser musik tandingan kelas dunia.

Pembentukan Pansus DPD untuk mengungkap kecurangan pemilu merupakan alarm bagi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.

Keberadaan para putra dan putri dari sejumlah politisi kawakan yang memiliki suara besar dinilai sebagai upaya membangun dinasti politik.

Khairul Fahmi menilai narasi menghilangkan kebudayaan kekerasan di tubuh TNI-Polri adalah narasi naif.

OJK mengharapkan, ke depan BPR yang beroperasi adalah BPR yang sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsinya termasuk perlindungan nasabah.

Dana BOS dipakai sebagai program makan siang gratis menjadi riskan karena uang tersebut ditujukan untuk anggaran tambahan akselerasi kualitas sekolah.

Presiden Jokowi diminta untuk fokus mengatasi permasalahan pangan daripada membahas program makan siang gratis jelang akhir masa jabatannya.