Indeks Bpk

KPK menyatakan akan mendukung penuh BPK dalam menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim.

Sri Mulyani mengklaim utang pemerintah masih aman meskipun peningkatan rasionya terhadap PDB menjadi catatan BPK. 

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengingatkan pemerintah jika masih terdapat kelemahan pada kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian ESDM menilai temuan ICW soal dugaan kerugian negara akibat ekspor batu bara, yang tidak tercatat atau unreporting, tidak layak ditindaklanjuti.

KPK memastikan segera mengumumkan penyidikan kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim. KPK mengklaim tak terganggu dengan gugatan Sjamsul soal auditor BPK.

Sjamsul Nursalim menggugat Auditor Utama BPK karena menilai hasil audit investigasi yang dikeluarkan cacat hukum.

Kemenpora mengalokasikan Rp8 miliar pada Liga Santri 2017. Tapi, para peserta pun menambal pengeluaran sendiri demi kompetisi tersebut.

Kuitansi kosong dan palsu menjadi modus manipulasi dana Liga Santri Nusantara 2017.

Audit BPK menemukan kejanggalan penggunaan anggaran Liga Santri 2017 sebesar Rp2,4 miliar.

Penyusunan laporan keuangan tersebut harus bisa diselesaikan sebelum 15 Maret 2019.

Sekjen Bawaslu Gunawan Siswantoro mengingatkan jajarannya tidak menunda pembayaran honor para petugas pengawas terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Penanggulangan masalah lingkungan sudah dibahas sejak 2017 diawali audit lingkungan PTFI oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kami sebagai pemerintah harus asistensi makanya (yang memakai hutan tanpa izin) bayar Rp 460 miliar,” ucap Siti Nurbaya.

Menteri Siti Nurbaya menyatakan KLHK masih perlu mendalami temuan BPK soal kerugian Rp185 Triliun akibat dampak kegiatan tambang Freport terhadap kerusakan lingkungan di Papua.  

BPK mengusulkan mekanisme penyerahan 10 persen saham Freeport Indonesia ke Pemda Papua tak dilakukan dengan setoran penyertaan modal, tapi dibayar melalui pemotongan hak dividen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK detidaknya menemui 3 kendala proses pembuatan e-KTP oleh Dukcapil. 

Komisi VII mendesak KLHK segera menuntaskan masalah terkait temuan BPK soal kerugian negara akibat aktivitas Freeport di Papua.