Indeks Bpk

Auditor keuangan negara menemukan adanya persyaratan yang tak dipenuhi dalam perjanjian kerja sama tersebut, yakni yang mencakup kedudukan para pihak dan objek perjanjian.

Jika ada anggota BPK berlatar politikus dipilih, maka perlu tetap diseimbangkan dengan unsur profesional.

BPK berpotensi kehilangan pengakuan kompetensi dari organisasi profesi bidang auditing beberapa tahun ke depan karena calon pemegang CPA gugur seleksi tahap awal.

Dari 62 nama yang mendaftar sebagai calon anggota BPK, setidaknya ada 9 nama politikus ikut seleksi. Mereka adalah caleg yang gagal terpilih di Pemilu 2019.

Ketua BPK zaman Soeharto pernah dijabat 3 orang jenderal. Dianggap sebagai tempat "memarkir".

Dari sekian puluh pendaftar anggota BPK, belasan di antaranya adalah caleg gagal. Beberapa orang menilai mereka tidak akan independen, lainnya meyakini sebaliknya.

Misbakhun membenarkan jika Ferry Joko Juliantoro dan Rusdi Kirana mengundurkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BPK RI periode 2019-2024  harus diisi orang-orang yang punya integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan.

Komis XI DPR mengaku tidak mempersalahkan soal para caleg DPR yang mendaftarkan diri menjadi anggota BPK periode 2019-2014.

Tak hanya Rusdi Kirana, politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono pun mengundurkan diri dari pendaftaran calon anggota BPK RI dan telah mengajukan surat ke Sekretaris Komisi XI.

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa 63 nama yang mendaftar menjadi anggota BPK RI akan diseleksi secara ketat terlebih dahulu.

Rusdi mengatakan telah mengundurkan diri dari seleksi calon anggota BPK RI, sejak tanggal 3 Juli 2019.

Komisi XI masih melakukan kajian untuk memastikan apakah Rusdi Kirana bisa mendaftar menjadi calon anggota BPK saat masih menjabat sebagai duta besar. 

"Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak pernah melakukan rekayasa" kata Corporate Secretary Garuda Indonesia.

BPK menyebut sesuai ketentuan perundang-undangan akan ada sanki jika Garuda Indonesia terbukti melakukan rekayasa keuangan.

Hasil audit BPK tetap berlaku meski Kemenpora sudah mencabut gugatannya terhadap Roy Suryo. 

Anggota BPK memberikan usulan kepada Kementerian Pertahanan terkait pemberlakuan wajib militer.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, program wajib militer bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan bangsa ke depan.

Kemenhan belum memikirkan wajib militer sebagai salah satu program yang perlu dijalankan, saat ini pihaknya masih fokus pada program bela negara.

Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengatakan sudah waktunya meningkatkan program pendidikan bela negara, menjadi lebih terstuktur, lebih sistematis, dan masif dengan wajib militer.