Indeks Bpk

Dari sekian puluh pendaftar anggota BPK, belasan di antaranya adalah caleg gagal. Beberapa orang menilai mereka tidak akan independen, lainnya meyakini sebaliknya.

Ketua BPK zaman Soeharto pernah dijabat 3 orang jenderal. Dianggap sebagai tempat "memarkir".

Misbakhun membenarkan jika Ferry Joko Juliantoro dan Rusdi Kirana mengundurkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BPK RI periode 2019-2024  harus diisi orang-orang yang punya integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan.

Tak hanya Rusdi Kirana, politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono pun mengundurkan diri dari pendaftaran calon anggota BPK RI dan telah mengajukan surat ke Sekretaris Komisi XI.

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa 63 nama yang mendaftar menjadi anggota BPK RI akan diseleksi secara ketat terlebih dahulu.

Rusdi mengatakan telah mengundurkan diri dari seleksi calon anggota BPK RI, sejak tanggal 3 Juli 2019.

Komis XI DPR mengaku tidak mempersalahkan soal para caleg DPR yang mendaftarkan diri menjadi anggota BPK periode 2019-2014.

Komisi XI masih melakukan kajian untuk memastikan apakah Rusdi Kirana bisa mendaftar menjadi calon anggota BPK saat masih menjabat sebagai duta besar. 

"Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak pernah melakukan rekayasa" kata Corporate Secretary Garuda Indonesia.

BPK menyebut sesuai ketentuan perundang-undangan akan ada sanki jika Garuda Indonesia terbukti melakukan rekayasa keuangan.

Hasil audit BPK tetap berlaku meski Kemenpora sudah mencabut gugatannya terhadap Roy Suryo. 

Anggota BPK memberikan usulan kepada Kementerian Pertahanan terkait pemberlakuan wajib militer.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, program wajib militer bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan bangsa ke depan.

Kemenhan belum memikirkan wajib militer sebagai salah satu program yang perlu dijalankan, saat ini pihaknya masih fokus pada program bela negara.

Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengatakan sudah waktunya meningkatkan program pendidikan bela negara, menjadi lebih terstuktur, lebih sistematis, dan masif dengan wajib militer.

KPK menyatakan akan mendukung penuh BPK dalam menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim.

Sri Mulyani mengklaim utang pemerintah masih aman meskipun peningkatan rasionya terhadap PDB menjadi catatan BPK. 

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.