tirto.id - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap ada 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019.
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan, terdapat 971 permasalahan pelemahan sistem pengendalian intern, kemudian ada 1.725 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp6,25 triliun, serta 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun.
Selain itu, kata dia, ada pula permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara, daerah, perusahaan sebesar Rp449,45 miliar.
Dengan demikian, kata dia, ada kerugian, potensi kerugian ataupun kekurangan penerimaan sebesar Rp7,6 triliun akibat permasalahan tersebut.
“Ikhtisar ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Sesuai dengan UU, BPK telah menyampaikan secara tertulis laporan IHPS II Tahun 2019 kepada Pimpinan DPR pada 31 Maret 2020," jelas dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2020).
Ia menjelaskan IHPS II Tahun 2019 merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).
Ia menyebut, IHPS Semester II tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.
Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak. Ini terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Salama kurun 15 tahun terakhir, BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi yang mendorong pemerintah, BUMN/BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, dan efektif.
Sebanyak 416.680 rekomendasi sebesar 74,3 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
“BPK berharap IHPS II Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara," kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
