Indeks Bpjs Kesehatan

BPJS Kesehatan diduga sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Menurut Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan pembatalan kerja sama dilakukan karena terganjal aturan terkait RS.

Selama ini, kata Dede, alat kesehatan dan obat masih dijadikan kategorisasi barang mewah.

Dede mengatakan, kenaikan premi sebesar Rp10 ribu pasti dapat menambah pemasukan BPJS Kesehatan.

"Masih ada tagihan berjalan. Karena ternyata banyak peserta mandiri dan perusahaan yang menunggak membayar. Sehingga cash flow tersendat," ujar Dede.

BPJS Watch menilai program pencegahan penyakit belum maksimal karena dijalankan secara setengah hati. 

BPJS Wacth memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus memburuk jika nilai iuran peserta tidak naik dan sejumlah ketentuan pada Perpres 82 tahun 2018 tidak dijalankan. 

Irma Suryani Chaniago mengatakan Jokowi-Ma'ruf berencana menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 60 persen dari total penduduk.

"Kalau masyarakat tidak menjaga kesehatannya, berapapun uang yang digelontorkan Pemerintah tidak akan cukup," tutur Irma.

Dinkes DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Kemenkes agar kerjasama tiga RSUD di Jakarta yang telah diputus dengan BPJS Kesehatan dapat berlanjut.

Tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta menghentikan sementara layanan pasien BPJS Kesehatan karena tak memenuhi syarat akreditasi rumah sakit.

BPJS membantah pemutusan kerja sama dengan RS di daerah karena defisit, namun terkait aturan bahwa semua RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Jika tidak ingin menaikkaniuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah harus mengorbankan APBD dan APBN untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran.

Ketua KPCDI Tony Samosir menilai, pernyataan Prabowo Subianto terkait selang cuci darah untuk 40 orang merupakan hal yang keliru.

"Bisa dipakai 5-7 kali setelah dibersihkan untuk satu pasien yang sama," tutur Edy

"Peserta harus mendaftarkan dirinya dan juga anggota keluarga yang ada dalam 1 Kartu Keluarga."

Menurut bekas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, seharusnya iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinaikkan.

KSPI mendesak pemerintah agar serius mendorong semua perusahaan mendatarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan mengakui warga non-peserta akan mendapat sanksi penghentian layanan publik. Namun, sanksi itu tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat sebab aturan teknisnya belum ada.

BPJS Kesehatan menyatakan biaya pengobatan bagi korban kejahatan akan ditanggung oleh LPSK.