Indeks Bpjs Kesehatan

Menurut bekas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, seharusnya iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinaikkan.

KSPI mendesak pemerintah agar serius mendorong semua perusahaan mendatarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan mengakui warga non-peserta akan mendapat sanksi penghentian layanan publik. Namun, sanksi itu tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat sebab aturan teknisnya belum ada.

BPJS Kesehatan menyatakan biaya pengobatan bagi korban kejahatan akan ditanggung oleh LPSK.  

"Korban kejahatan seperti korban perampokan maupun penganiayaan tidak lagi dicover BPJS Kesehatan."

Surat pemberitahuan yang menyebar di media sosial terkait sanksi tidak dibuat oleh BPJS Kesehatan.

BPKN memperkirakan pada tahun 2019 nanti terjadi ledakan insiden yang menyangkut pelayanan kesehatan BPJS.

Besaran utang BPJS Kesehatan bisa terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat jaminan sosial tersebut.

Pendaftaran paling lambat dilakukan pada 16 Desember 2018.

Pemilik rumah sakit mengeluh tunggakan BPJS mencapai Rp10,7 miliar, padahal pemerintah sudah membantu keuangan BPJS.

"Sudah cair Rp 3 triliun, sisa Rp 2,2 triliun, mungkin tanggal 14 (Desember)," kata Mardiasmo.

Sebanyak 40 persen atau 158.830 peserta BPJS Kesehatan di Bekasi tunggak iuran.

Defisit anggaran yang ditanggung BPJS di 2018 mencapai Rp16,5 triliun. Pemerintah pun menambah suntikan dana untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp5,6 triliun.

"Kita hitung bagaimana selisih yang legitimate sebagai jumlah yang harus ditambahkan anggarannya," ujar Sri Mulyani.

Budi menegaskan BPJS Kesehatan akan tetap memprioritaskan keselamatan pasien.

“Hasil uji coba tidak menutup ada sejumlah hal yang masih harus dibenahi," kata Budi.

"Jadi kalau bicara riil lima hari ke depan kami butuh cash [dana tunai] itu Rp7,2 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.

Kemenkeu menghitung ada potensi penghematan defisit BPJS Kesehatan Rp2,9 triliun dengan diberlakukannya sejumlah kebijakan.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, pihaknya akan mengkaji wacana soal iuran BPJS kesehatan.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dalam RAPBN 2019, pemerintah belum memperhitungkan defisit BPJS Kesehatan.