tirto.id - Hari ini tepat 65 tahun yang lalu, Mohammad Hatta mundur sebagai wakil presiden yang sudah dijabatnya selama 11 tahun. Hatta memilih membela pendiriannya yang tidak menyetujui jalan pikiran Sukarno yang dinilainya merugikan rakyat.
Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902. Dalam autobiografinya Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi (2011) ia menulis bahwa dirinya sudah ditinggal wafat sang ayah, Haji Muhammad Djamil, saat ia masih berusia 8 bulan.
Hidup tanpa mengenal sosok ayah, tidak membuat Hatta bersedih. Ia tumbuh sebagai laki-laki tangguh yang menikmati setiap proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari semangatnya dalam belajar, mulai dari menempuh studi di Prins Hendrik School (PHS) hingga tiba di negeri Belanda pada 5 September 1921 untuk menempuh studi di Rotterdamse Handels-Hogeschool.
Studinya di Belanda memperkenalkan Hatta pada dunia politik yang kelak melambungkan namanya. Disebutkan oleh Anom Whani Wicaksana dalam Mohammad Hatta: Hidup Jujur dan Sederhana untuk Indonesia (2018), pada 1923 Hatta diberi kesempatan untuk menjadi bendahara Hindia Poetrayang setahun kemudian berganti nama menjadi Indische Vereeniging,lalu Perhimpunan Indonesia (PI).
Hanya butuh waktu tiga tahun baginya untuk naik dari jabatan bendahara menjadi pimpinan PI. Bahkan, ia terpilih dua kali yakni pada 1926 dan 1930. Aktivitasnya di dunia politik dikatakan dimulai ketika dirinya aktif mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial, dan Kemerdekaan Nasional di Frankfurt, Jerman.
Hatta meninggalkan Belanda dan kembali ke tanah air pada 20 Juli 1932 dengan menumpang Kapal Saarbrucken. Pada Mei 1933, ia bersama Sjahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) atau PNI Baru. Dari sinilah namanya semakin dikenal di tanah air, terutama melalui tulisan-tulisannya di Daulat Rakjat.
Salah satu tulisannya yang paling berpengaruh di media iniberjudul Ke Arah Indonesia Merdeka. Hattadengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan rakyat baginya terbagi menjadi pendidikan dalam tiga bidang yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Pendidikan politik diperlukan agar kesadaran rakyat terhadap hak dan harga dirinya bertambah kuat. Pendidikan ekonomi dilakukan supaya terdapat satu perekonomian yang berdasarkan kepemlikina bersama Lalu pendidikan sosial untuk mempertinggi keselamatan penghidupan rakyat.
Dari Meledek hingga Mendukung
Aktivitas Hatta di PNI Baru membuatnya bertemu dengan Sukarno yang waktu itu memimpin Partai Indonesia (Partindo). Dalam Mohammad Hatta: Biografi Singkat 1902-1980 (2019)karya Salman Alfarizi dijelaskan bahwa Hatta lebih mengutamakan pengaderan, sedangkan Sukarno memilih mendatangi rakyat secara langsung.
Pada akhir Oktober 1933 tersiarlah kabar bahwa Sukarno mengundurkan diri dari Partindo dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kabar ini mengejutkan Hatta. Walaupun keduanya terlibat dalam persaingan sengit, tetapi Hatta sangat “memperhitungkan” kehadiran Sukarno. Sebagaimana dikutip oleh Salman Alfarizi dalam Memoir, Hatta merespons kabar tersebut dengan meledek Soekarno, “Sebagai pohon nyiur runtuh disambar gledek. Bagi pergerakan yang akan datang politikus Sukarno sudah mati”,lanjutnya.
Pada 1934, Sukarno diasingkan ke Ende, sedangkan Hatta mula-mula ditangkap di Glodok lalu diasingkan ke Boven Digul. Dari Ende, Sukarno dipindahkan ke Bengkulu, sementara Hatta dari Boven Digul dipindahkan ke Banda Neira.
Keduanya baru dibebaskan dari pengasingan pada 1942. Pada 9 Juli tahun tersebut, bersama Sjahrir, mereka mengadakan perundingan internal yang membahas siasat perjuangan kemerdekaan dan cara menghadapi pendudukan Jepang. Pertemuan inilah yang menandai terbentuknya Sukarno dan Hatta sebagai Dwitunggal. Dua pihak yang awalnya bersaing, menjadi bersatu dan saling mendukung demi tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Pada 18 Agustus 1945 dalam sidang pertama PPKI, Sukarno ditetapkan sebagai presiden dan Hatta menjadi wakil presiden. Bentuk dukungan dari Hatta kepada Sukarno dibuktikan dengan kesediaan dan kesigapannya membantu presiden dan rakyat. Misalnya, ketika Kabinet Amir Sjarifuddin pada 23 Januari 1948 jatuh karena penolakan terhadap Perjanjian Renville dan tidak ada satu orang pun yang mau menggantikannya, Sukarno segera menunjuk Hatta menjadi formatur dan menggantikan posisi Amir sebagai perdana menteri. Disebutkan oleh Deliar Noer dalam Biografi Politik Mohammad Hatta (2018), Hatta yang kala itu sedang berada di Bukittinggi langsung kembali ke Yogyakarta.
Perdebatan dan Surat Pengunduran Diri
Maklumat X pada November 1945 yang disahkan oleh Hatta menjadi awal mula terjadinya perdebatan dengan Sukarno. Isi maklumat itu adalah menerapkan sistem multipartai dan demokrasi parlementer. Artinya, kekuasaan presiden dibatasi hanya di bidang eksekutif saja. Sementara Sukarno menginginkan kekuasaan yang bukan seperti butir dalam maklumat. Menurut Salman Alfarizi, pada 1950-an ketika terjadi kegaduhan antarpartai, Sukarno mulai terang-terangan menyerang Hatta dengan mengatakan, “Terima kasih Tuhan, bukan Sukarno yang menandatangani dekrit itu.”
Pada 1956, Sukarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin dan mengajak untuk membubarkan semua partai. Pernyataan Sukarno menimbulkan kekecewaan bagi Hatta yang kemudian mendebatnya dalam buku Demokrasi Kita (1966). Hatta mendebat Sukarno dengan menganalogikannya sebagai kebalikan dari Mephistopheles dalam "Goethe’s Faust".JikaMephistopheles adalah seorang yang menghendaki yang buruk dan menghasilkan sesuatu yang baik, maka Sukarno adalah kebalikannya.
Menurut Hatta, tujuan Sukarno selalu baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya menjauhkannya dari tujuan itu. Cara mendebat Sukarno yang dilakukan Hatta bukanlah cara yang keras, melainkan cara seorang yang tenang dan halus. Hatta percaya bahwa demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia. Bagi Hatta, Sukarno seolah meminta panggung dan ia bersikap tenang dengan siap memberikannya.
“Bagi saya yang lama bertengkar dengan Sukarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan faire chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Sukarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan,” ujar Hatta.
Pemilu 1955 yang memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante menjadi awal niatan Hatta untuk keluar dari bayang-bayang Dwitunggal. Pada 20 Juli 1956, Hatta melayangkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada DPR, namun tidak ditanggapi. Ia pun kembali melayangkan surat kepada DPR pada 23 November 1956 bahwa dirinya akan mundur sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956.
Tanggal 28 sampai 30 November 1945, DPR bersidang untuk mengambil keputusan atas surat pengunduran diri Hatta. DPR mencoba merayu Hatta dengan mengatakan bahwa rakyat masih ingin melihat Dwitunggal. Tetapi sebagaimana dikutip oleh Deliar Noer, Hatta menyampaikan bahwa, “Dwitunggal yang tidak mempunyai kekuasaan tidak ada gunanya. Dulu di Yogyakarta Dwitunggal itu memang perlu karena mempunyai kekuasaan, tetapi sekarang tidak lagi.”
Jawaban Hatta menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan yang tidak haus kekuasaan dan menyadari sejauh mana posisinya bisa dicukupkan. Sejak pengunduran dirinya, jabatan Wakil Presiden Indonesia kosong hingga tahun 1973.
Penulis: Pratika Rizki Dewi
Editor: Irfan Teguh Pribadi
