Indeks Bpjs Kesehatan

"Kita menuju ke sana. Negara maju itu sudah di sana karena kan datanya sudah terintegrasi. Jadi terintegrasi datanya dari BPJS, dengan Kemendagri, NIK dan sebagainya," kata Irvan.

Pemerintah sebetulnya telah mendorong akreditasi sejumlah rumah sakit untuk menjamin pelayanan kepada pasien sesuai standar undang-undang.

Semua rumah sakit mitra BPJS Kesehatan harus terakreditasi pada Juni 2019. Jika belum melakukan akreditasi sampai Juni 2019, rumah sakit tidak bisa lagi menjadi mitra BPJS Kesehatan.

"Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018)," ujar Iqbal.

"Itu menegaskan bahwa skema JKN hanya terkait pada hal-hal yang substansinya tentang penyakit," ujar Iqbal

Menteri Kesehatan Nila Moeloek memastikan peserta BPJS Kesehatan tetap dapat pelayanan meski misalnya rumah sakit yang didatangi belum terakreditasi.

BPJS Kesehatan akan tetap mengadaptasi sejumlah kebijakan yang telah dibuat selama dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Jumlah rumah sakit yang berkomitmen untuk melakukan akreditasi hingga 30 Juni 2019 ada sebanyak 341.

Ada 341 rumah sakit yang telah berkomitmen untuk memenuhi akreditasi hingga 30 Juni 2019.

Jaminan medis dan layanan visum pada korban kekerasan seksual masih menuai masalah.

Kubu Jokowi dan Prabowo sama-sama menawarkan solusi jangka panjang soal defisit BPJS Kesehatan. Apakah efektif?

Kemenkes berharap rumah sakit yang sebelumnya memutus hubungan kerja dengan BPJS Kesehatan bisa melayani pasien JKN kembali.

“Kemenkes dan BPJS [harus] segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan
BPJS atas RS bersangkutan," kata Ketua BPKN.

BPJS Kesehatan diduga sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Menurut Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan pembatalan kerja sama dilakukan karena terganjal aturan terkait RS.

Selama ini, kata Dede, alat kesehatan dan obat masih dijadikan kategorisasi barang mewah.

Dede mengatakan, kenaikan premi sebesar Rp10 ribu pasti dapat menambah pemasukan BPJS Kesehatan.

"Masih ada tagihan berjalan. Karena ternyata banyak peserta mandiri dan perusahaan yang menunggak membayar. Sehingga cash flow tersendat," ujar Dede.

BPJS Watch menilai program pencegahan penyakit belum maksimal karena dijalankan secara setengah hati. 

BPJS Wacth memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus memburuk jika nilai iuran peserta tidak naik dan sejumlah ketentuan pada Perpres 82 tahun 2018 tidak dijalankan.