Indeks Bpjs Kesehatan

Massa buruh dari FSPMI dan KSPI menolak pemberlakuan sistem urun biaya di layanan BPJS Kesehatan. 

Data BPJS Kesehatan menunjukan kanker menjadi penyakit tertinggi nomer dua setelah struk.

Menurut Iqbal, wacana urun biaya masih digodok oleh Kementerian Kesehatan.

Petrus menegaskan, penerapan urun biaya BPJS Kesehatan membuat cemas ribuan anggota Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

BPJS Kesehatan bersama Jasa Raharja menerapkan alur baru penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas

Buruh Indonesia menolak pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan

Kemenkes mengkaji ulang nilai tarif kapitasi layanan dokter gigi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.   

Sundoyo menegaskan, aturan urun biaya itu hanya berlaku untuk peserta layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Menurut Komaryani BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada Faskes, begitu dana sudah di Faskes, itu menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Kemenkes menjelaskan kembali perihal simpang-siur pemberitaan mengenai pembiayaan program JKN.

Jumlah tunggakan iuran tersebut 80 persen oleh masyarakat atau peserta BPJS kesehatan kelas III

YLKI menyatakan pemberlakuan sistem urun biaya tidak boleh dilakukan jika tujuannya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. 

Premi untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayar oleh pemerintah, bisa dinaikkan.

“Pemerintah akan tetap menggunakan seluruh instrumen APBN-nya untuk menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan nasional,” ucap Sri Mulyani.

Pengusaha farmasi merasa banyak rumah sakit menunggak biaya obat. Ini diklaim bisa berdampak pada ketersediaan obat.

"Akan terjadi penurunan kasus. Unit cost akan turun. Dampak dan tujuan utamanya yaitu untuk melakukan edukasi supaya peserta tidak dapat pelayanan yang tidak perlu," kata Budi.

Aturan baru BPJS Kesehatan tentang urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS.

Aturan baru Kemenkes terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya, namun itu tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS

Kemenkes memiliki aturan baru terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya.

BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait selisih harga yang harus dibayarkan peserta yang ingin mendapatkan perawatan yang lebih baik dari kelas sebelumnya.