tirto.id - Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, beserta pemangku kebijakan lain di bidang kesehatan terkait persoalan kesehatan.
Pertemuan itu dikemas dalam acara Pertemuan Akbar Dokter Indonesia, di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Salah satu pembahasan yang akan diangkat ialah mengenai kompensasi pelayan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Permasalahan dasarnya ada pada JKN, karena itu yang sekarang pemerintah berusaha jalankan. Kami para dokter tidak ada yang menentang BPJS. Kami dukung. Hanya saja program yang berjalan belum pas," ujar anggota PDIB sekaligus Ketua Pertemuan Akbar Dokter Indonesia, dr. Reno Yonora di Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).
Program JKN dalam BPJS Kesehatan muncul pada 2014, setahun setelahnya Reno mengaku sudah melihat ada implementasi yang tidak tepat.
Menurut Reno, pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk jasa para pelayan kesehatan masih mengalami hambatan, salah satunya sulitnya akses untuk mencairkan dana tersebut.
"Sekarang begini, bukannya dokter itu matre. Hanya saja ada permasalahan dalam pembayarannya. Saya harus menunggu bahkan kadang berbulan bulan atas jasa yang telah saya lakukan," turut dia.
Proses pencairan dana pelayan kesehatan yang lama, kata dia, terjadi lantaran prosedur pada pemerintah yang menjadi hambatannya. Bahkan pembayaran yang sudah disetujui pun, nominalnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan.
"Karena rekap biayanya harus melalui prosedur pemerintah yang bisa memakan waktu satu sampai satu setengah bulan. Ketika di-acc pun kadang bisa hanya 30 persen saja yang dibayarkan," ungkap dia.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
