tirto.id - Juru Bicara Spesialisasi Kesehatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dede Yusuf mengatakan, defisit anggaran BPJS Kesehatan terjadi karena premi yang dibayar masyarakat terlalu kecil.
Untuk itu, Dede menilai, premi yang sudah ditentukan, misalnya kelas 3 yaitu Rp25.500, harus dinaikan lagi menjadi Rp35.000.
"Kita melihat titik kelemahan dari BPJS ini jumlah premi yang dibayar negara terlalu kecil. Jadi kalau kita lihat premi membayar 25 ribu rupiah, sementara angka optimal di 35 ribu rupiah," ujarnya kepada Tirto, Jumat (4/1/2019) malam.
Dede mengatakan, kenaikan premi sebesar Rp10 ribu pasti dapat menambah pemasukan BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini peserta BPJS mencapai 96 juta jiwa.
"Berarti ada kenaikan Rp10 ribu, kali saja sama pengguna BPJS, maka akan bertambah " ucapnya.
Namun, apabila peserta BPJS tak sanggup membayar premi, maka tidak boleh diberikan sanksi. Oleh karena itu, jika Prabowo dan Sandi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Dede menilai, mereka akan menyiapkan dana taktis untuk menutupi defisit anggaran.
"Karena ini jaminan sosial dari negara maka negara harus siap untuk meng-cover jika terjadi penunggakan. Maka dana taktis bisa digunakan jika gagal bayar. Konsep BPN memanusiakan pasien BPJS," terangnya.
Terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, Dede juga meminta pemerintah mendata jenis penyakit apa saja yang bisa dibayar BPJS agar tidak terjadi kebobolan anggaran lagi di kemudian hari.
"Pelayanan harus jelas juga, apakah segala jenis pelayanan harus di-cover, atau negara meng-cover mayoritasnya. Itu harus ada sikap, agar keuangan tidak jebol, kecuali emergency, urgen, itu ada aturan-aturannya," kata Dede.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
