Indeks Bpjs Kesehatan

Presiden Jokowi didesak tak hanya prioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat sehingga perlu campur tangan pemerintah.

"Mengganti Dirut BPJS bukan solusi."

Menurut Fahri Hamzah, angka defisit yang sudah mencapai Rp7,3 triliun tahun ini, hanya pemerintah yang bisa menyelesaikannya.

Dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada presiden. Semua masalah harus Jokowi ketahui, termasuk utang.

Jokowi menegaskan ia tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.

"Bantuan tunai dari seluruh Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia dan eksternal yang terhimpun sampai Minggu sore adalah sebesar Rp223.803.808."

Pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan beragam kebijakan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit anggaran.

Sistem rujukan membuat pasien harus antre berjam-jam, melalui prosedur yang melelahkan.

Target pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS masih terkendala regulasi yang dinilai memberatkan.

Cuma sekitar 16 juta peserta BPJS kategori mandiri, yang jelas-jelas punya uang, yang taat bayar iuran setiap bulan.

Pemerintah menomboki terus anggaran BPJS kesehatan sejak 2014. Salah satu problemnya: pasien si kaya dan si miskin diperlakukan sama.

Presiden menilai saran menaikkan iuran BPJS yang disampaikan IDI baik. Namun, pemerintah butuh waktu memperhitungkannya.

Di ASEAN, ada 3 negara yang mengalokasikan penerimaan pajak rokok untuk kepentingan layanan kesehatan.

"Ini ide yang win-win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus.

Tahun ini Jasa Raharja akan membantu BPJS untuk menanggung biaya perawatan korban kecelakaan.

Jasa Raharja akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membiayai pasien korban kecelakaan, mulai dari luka-luka hingga meninggal dunia.

Keputusan pemerintah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dengan pajak rokok dinilai sudah tepat.

Defisit BPJS Kesehatan akan
diatasi dengan perbaikan
tata kelola internal dahulu.

Iuran BPJS Kesehatan tak naik sejak empat tahun terakhir. BPJS Watch menilai ada kepentingan politis di balik itu.