Indeks Bawaslu

Bawaslu menyatakan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo terbukti menghadiri kampanye Jokowi-Ma'ruf saat sedang tidak cuti. 

Pelanggaran kampanye perdana mulai dari keterlibatan anak hingga penggunakan fasilitas negara oleh pejabat negara.

Membawa anak dalam kampanye sepanjang tak mengeksploitasi dinilai wajar oleh Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon.

"Kami instruksikan kepada jajaran kami sampai bawah untuk melalukan kegiatan patroli pengawasan di dalam masa tenang ini," kata Ketua Bawaslu.

Mendagri menyebut pemerintah justru akan mendukung tugas KPU dan Bawaslu untuk tetap berpijak pada independensi dan adil selam Pemilu 2019.

Bawaslu, KPU dan Kemendagri melakukan Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019.

Bawaslu menilai ASN tak boleh hadir dalam kampanye, sedangkan KPU berpendapat ASN boleh hadir asal tak hari kerja dan tak mengenakan atribut ASN.

Bawaslu telah mengetahui siapa yang memakai kendaraan tersebut, namun masih merahasiakannya.

Wiranto menegaskan momen pemilu harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas guna mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilih pemimpin nasional.

KPU sering mendapatkan undangan dari negara-negara lain untuk melihat langsung proses Pemilu di sana.

Senin pekan lalu, BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mengadukan temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam DPT Pemilu 2019 yang dianggap tak wajar.

Tim sukses Jokowi menganggap angka golput terlalu kecil dalam Pilpres 2019. Mereka mengaku lebih menekankan kepada undecided voter.

Seknas Prabowo-Sandiaga mencatat di Jakarta Selatan ada 132 TPS yang jumlah pemilihnya kurang dari 20 orang, bahkan ada satu TPS yang jumlah pemilihnya hanya ada satu orang. 

Prabowo menilai KPU dan Bawaslu telah berhasil mewujudkan proses demokrasi yang baik, damai dan sesuai dengan kehendak rakyat. 

Arif mengatakan, setidaknya terdapat enam potensi yang membuat Pemilu 2019 bisa menjadi yang terburuk.

Wahyu mengatakan Komite Damai ini dibentuk untuk mengatasi jika ada permasalahan sepanjang debat.

Alasan penolakan permintaan Bawaslu melonggarkan syarat jadi petugas pegawas TPS karena telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Abhan hingga saat ini masih banyak provinsi yang belum memenuhi PTPS-nya.

Perbedaan pendapat sempat mencuat antar anggota Komisi II DPR RI soal kasus Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dukungan paslon 01.

BPN berencana menindaklanjuti ke Bawaslu terkait temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, jika KPU tak bisa menyelesaikan.