Indeks Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu diminta untuk mengawasi kunjungan Prabowo Subianto di Kota Semarang, Jawa Tengah yang berpotensi ada pelanggaran.

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung menyatakan foto yang tersebar bukan bagian dari kampanye.

Pamflet berisi ajakan “Salat Jumat Bersama Prabowo” di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah pada 15 Februari 2019, beredar di media sosial.

Polri membantah adanya kriminalisasi terhadap Ma'arif.

Emil menegaskan dia paham tentang aturan KPU. Dia tidak menyangkal bahwa aksinya kemarin adalah sebagai bagian dari anggota Dewan Pengarah TKD dan tokoh Jawa Barat.

Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak karena diduga mencuri start kampanye.

Bawaslu menerima laporan 610 konten hoaks seputar Pemilu 2019. Sedangkan Menkominfo Rudiantara mengungkapkan ada 70 konten hoaks telah beredar selama Januari 2019.

Poppy mengungkapkan dalam acara tersebut Slamet memang sempat menyampaikan seruan "2019 Ganti Presiden" yang diteruskan dengan seruan memililih salah satu paslon.

Bawaslu memastikan kerja lembaganya sesuai dengan yang ada di dalam aturan perundang-undangan.

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mengklaim rezim pemerintah semakin terlihat anti-Islam setelah penetapan Ketua Umum PA 212 sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu saat kegiatan Tabligh Akbar di Solo.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan buku saku capaian pemerintah kepada pegawai humas Kemendagri di depan KPU dan Bawaslu jelang Pilpres 2019.

Bupati Banyumas Achmad Husein dan wakilnya Sadewo Tri Lastiono diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Ahli hukum pidana UGM Sigit Riyanto menyatakan, pelaporan ujaran Jokowi soal 'Propaganda Rusia' harus diselesaikan oleh Bawaslu, karena kedudukannya sama dengan peserta pemilu lainnya.

"Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum," kata Taufiqurrahman.

Pakta Integritas ini bertujuan agar mereka tidak membocorkan pertanyaan-pertanyaan debat kedua pilpres.

Alasan penghentian kasus kedua capres di Bawaslu, karena belum ada jadwal detail kampanye di televisi oleh KPU.

Rudiantara dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mengumumkan nama caleg eks koruptor itu agar masyarakat lebih selektif memilih wakilnya kelak. Tapi itu terganjal dengan kebiasaan permisif dan masa bodoh.

BPN meminta Bawaslu untuk proaktif mengusut makna dari pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Kamu Siapa?'

Ilham meminta semua pihak untuk tidak menggunakan kampanye negatif maupun kampanye hitam dalam pesta demokrasi.