Indeks Bawaslu

Bawaslu berkoordinasi dengan KPK untuk pencegahan politik uang saat Pileg 2019.

Moeldoko mengakui peningkatan penyebaran hoaks turut memicu tingkat kerawanan di Pemilu 2019 meningkat. 

Bawaslu mengidentifikasi, Provinsi Papua punya indeks kerawanan pemilu 55,08 persen, lebih tinggi dari skor IKP untuk skala nasional.

Bawalu RI akan membentuk tim pengawasan yang hanya ditugasi mengawasi praktik politik uang jelang pencoblosan 17 April 2019.

Bawaslu tak bisa menindak pelibatan anak-anak dalam kampanye rapat umum karena aturan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan secara terang tentang larangan membawa anak-anak dalam kampanye.

BPN Prabowo-Sandi menilai Bawaslu seharusnya memeriksa Luhut terkait video pemberian amplop ke seorang kiai di Bangkalan, Madura. BPN menilai pemberian itu terindikasi politik uang.

Ujang mengatakan, kasus pemberian amplop oleh Luhut ini harus cepat diusut agar tidak ditiru yang lainnya. 

BPN Prabowo-Sandiaga mendesak Bawaslu memeriksa Luhut dalam kasus pemberian amplop. 

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Basri Kinas Mappaseng melaporkan dugaan praktik jual beli suara Pemilu 2019 di Malaysia ke Bawaslu.

Sri Bintang Pamungkas mengklaim laporannya mengenai dugaan kecurangan di Pemilu 2019 ditolak oleh Bareskrim Polri karena belum mendapat rekomendasi KPU dan Bawaslu.

Sebanyak 17 persen responden survei terbaru Indikator Politik Indonesia meragukan kapasitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyayangkan adanya ancaman people power yang digaungkan Amien Rais bila ada kecurangan dalam Pemilu.

Haris mengatakan, dirinya juga tidak mengetahui ihwal dugaan intervensi yang dilakukan oleh atasan Sulman.

"Keberatan mengenai sengketa hasil diatur dalan UU dan UUD. Oleh sebab itu, kita wajib mengikutinya," ujar Bagja.

Fadli Zon mengatakan seharusnya Bawaslu RI perlu menegur menteri lainnya yang juga berpotensi melakukan kampanye tanpa cuti karena mereka memiliki conflict of interest.

Menurut Hasyim jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Panwaslu menemukan sejumlah anak menghadiri acara kampanye terbuka Jokowi di Banjarmasin. Sebagian anak di acara itu malah memakai baju atribut kampanye.

Arief mengatakan, kehadiran pemantau Pemilu dari luar negeri bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan pesta demokrasi di Indonesia.

Bawaslu telah mengakreditasi 51 lembaga pemantau Pemilu 2019. Dua lembaga di antaranya berasal dari luar negeri. 

Bawaslu menyatakan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo terbukti menghadiri kampanye Jokowi-Ma'ruf saat sedang tidak cuti.