tirto.id - Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebagian pemilih meragukan kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menyatakan survei, yang digelar pada 22-29 Maret 2019, itu menemukan 17 persen responden meragukan kredibilitas KPU dalam menggelar pemilu yang jujur dan adil.
Detail hasil survei tersebut adalah responden, yang belum percaya dengan KPU, menjawab Kurang Yakin (12 persen), Tidak Yakin Sama Sekali (1 persen), dan Tidak Tahu (4 persen).
Survei yang melibatkan 1220 responden itu juga menemukan 16 persen pemilih meragukan kualitas pengawasan Bawaslu di Pemilu 2019.
"Ini bukan angka yang kecil. [...] Jangan anggap remeh," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei lembaganya di Cikini, Jakarta, Rabu (3/4/2019).
Belakangan keraguan terhadap kualitas penyelanggaraan Pemilu 2019 semakin gencar disuarakan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais bahkan sempat mengancam akan mendorong people power jika kecurangan terjadi secara massif di Pemilu 2019.
Amien menyatakan hal itu di sela-sela Aksi 313 yang digelar pada Minggu, 31 Maret lalu. Amien juga menyatakan Aksi 313 merupakan pengigat bahwa KPU dipantau publik sehingga lembaga itu jangan sampai melakukan kecurangan.
"Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya tapi kita langsung 'people power'," Kata Amien.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo juga mengancam akan melaporkan kecurangan di Pemilu 2019 ke lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
