Indeks Bawaslu

Wiranto menegaskan momen pemilu harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas guna mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilih pemimpin nasional.

KPU sering mendapatkan undangan dari negara-negara lain untuk melihat langsung proses Pemilu di sana.

Senin pekan lalu, BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mengadukan temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam DPT Pemilu 2019 yang dianggap tak wajar.

Tim sukses Jokowi menganggap angka golput terlalu kecil dalam Pilpres 2019. Mereka mengaku lebih menekankan kepada undecided voter.

Seknas Prabowo-Sandiaga mencatat di Jakarta Selatan ada 132 TPS yang jumlah pemilihnya kurang dari 20 orang, bahkan ada satu TPS yang jumlah pemilihnya hanya ada satu orang. 

Prabowo menilai KPU dan Bawaslu telah berhasil mewujudkan proses demokrasi yang baik, damai dan sesuai dengan kehendak rakyat. 

Arif mengatakan, setidaknya terdapat enam potensi yang membuat Pemilu 2019 bisa menjadi yang terburuk.

Wahyu mengatakan Komite Damai ini dibentuk untuk mengatasi jika ada permasalahan sepanjang debat.

Alasan penolakan permintaan Bawaslu melonggarkan syarat jadi petugas pegawas TPS karena telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Abhan hingga saat ini masih banyak provinsi yang belum memenuhi PTPS-nya.

Perbedaan pendapat sempat mencuat antar anggota Komisi II DPR RI soal kasus Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dukungan paslon 01.

BPN berencana menindaklanjuti ke Bawaslu terkait temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, jika KPU tak bisa menyelesaikan.

FPI bakal dipanggil Bawaslu DKI Jakarta terkait perannya dalam kepanitiaan acara Munajat 212 di Lapangan Munas. Hal ini terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye.

Munajat 212 menjadi kajian Bawaslu DKI setelah ditemukan indikasi pelanggaran, diantaranya penyampaian pidato oleh tokoh kubu 02 dan adanya alat peraga kampanye.

Bawaslu mencatat ada 400an ribu alat peraga kampanye melanggar aturan, paling banyak ada di Jawa Barat.

Pada Pilpres 2014 lalu, peredaran tabloid Obor Rakyat menuai kecaman lantaran isinya yang dianggap banyak memfitnah Joko Widodo.

KPU DIY kata Wawan telah menindaklanjuti temuan Bawaslu DIY terkait 10 nama WNA yang masuk dalam DPT.

Bawaslu Yogyakarta menemukan ada 10 WNA masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, 8 di antaranya ditemukan di Bantul.

Eggi dan Koalisi Masyarakat Anti Hoaks telah melaporkan Jokowi ke Bawaslu pada 19 Februari 2019 lalu dan meminta laporan itu diproses selama 14 hari kerja.

Al Khaththath memastikan tidak ada niat untuk mengintimidasi KPU selaku penyelenggara pemilu dalam aksi ini.